PADANG - Anggota Komisi II DPRD Padang, Aprianto menilai penunjukan pihak ketiga dalam penerapan parkir meter di Padang kurang transparan. Hal itu, menurutnya bisa menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat."Kami menilai ada ruang gelap dalam penunjukan pihak ketiga guna penerapan parkir meter di Padang. Ruang gelap itu berpotensi memicu kecurigaan yang akhirnya bisa memicu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat," kata Aprianto, Kamis (25/8) saat dihubungi Singgalang.
Menurutnya, transparansi dalam menetapkan pihak ketiga yang akan mengelola sistem parkir meter pada awal bulan depan tak ada. "Mekanisme penunjukan pihak ketiga itu tak jelas," ungkap politisi PDI Perjuangan.Dikatakan Aprianto, jika pemko berniat untuk meningkatkan potensi PAD di sektor perparkiran, seharusnya pihak ketiga yang dilibatkan, menjalani proses penunjukan yang transparan.
"Masyarakat luas akan jadi objek dalam persoalan penerapan parkir meter ini. Harusnya, pemko mengajak DPRD bicara, karena ini berkaitan dengan tarif yang akan ditetapkan pihak ketiga pada masyarakat," tegasnya.Selain itu, transparansi dalam penunjukan pihak ketiga ini, juga berarti positif bagi peningkatan potensi PAD. "Jika mekanismenya terbuka, tentu kita bisa memilih pihak swasta yang bisa memberikan kontribusi lebih besar namun tidak mencekik rakyat dalam pengenaan tarif parkirnya," pungkas anggota DPRD Dapil Padang IV (Padang Selatan dan Padang Timur) ini. (bambang) Editor : Eriandi, S.Sos
