Peringati HUT Ke-48,  BPJS Targetkan 3 Juta per Bulan

×

Peringati HUT Ke-48,  BPJS Targetkan 3 Juta per Bulan

Bagikan berita
Peringati HUT Ke-48,  BPJS Targetkan 3 Juta per Bulan
Peringati HUT Ke-48,  BPJS Targetkan 3 Juta per Bulan
[caption id="attachment_35859" align="alignnone" width="894"] Kepala BPJS Cabang Padang, Fahrurozi ketika mengambil sarapan usai upacara peringatan HUT Ke 48 di kantornya, disaksikan sejumlah karyawannya, Jumat (15/7). (defil)
Kepala BPJS Cabang Padang, Fahrurozi ketika mengambil sarapan usai upacara peringatan HUT Ke 48 di kantornya, disaksikan sejumlah karyawannya, Jumat (15/7). (defil)[/caption]

PADANG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menargetkan penambahan peserta 3 juta per bulan pada semester II 2016. Artinya hingga akhir tahun BPJS menargetkan 18 juta penduduk terdaftar sebagai peserta.

Demikian pidato dirut BPJS ketika dibacakan kepala BPJS Cabang Padang, Fahrurozi saat upacara perayaan HUT BPJS ke 48, Jumat (15/7).

"Itu target secara nasional," katanya diwawancarai Singgalang usai upacara di halaman kantor BPJS di Jalan Khatib Sulaiman, Padang.

Fahrurozi juga mengatakan, BPJS Cabang Padang membawahi lima kabupaten/kota di Sumbar. Di lima daerah tersebut sudah 65 persen dari jumlah jiwa yang terdaftar sebagai peserta BPJS. Jumlah penduduk di lima daerah tersebut 2,3 juta jiwa, jadi yang telah terdaftar sekarang sekitar Rp1,5 juta.

"Lima daerah itu yakni Padang, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan Mentawai," ujarnya.

Untuk mencapai target secara nasional BPJS akan mempergencar sosialisasi. Antara lain sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat kecamatan.

Kemudian sosialisasi melalui agenda kunjungan kerja anggota DPR ke daerah. Ketika anggota DPR turun, maka di sana BPJS akan menyampaikan prosedur menjadi anggota BPJS serta mamfaatnya. Kemudian BPJS bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dengan membentuk forum kemitraan. Seperti di Kota Padang penasehat forum kemitraannya Walikota Padang, Mahyeldi.

"Dengan pemko sudah disepakati bahwa dinas sosial melakukan pendataan, seberapa banyak masyarakat miskin yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)," ujarnya.

Data masyarakat yang belum punya KIS itu harus didaftarkan ke BPJS, dan iuran kepesertaannya ditanggung pemerintah daerah.

"Informasi yang diterima masih ada masyarakat miskin yang belum punya kartu KIS. Kebanyakan mereka adalah yang dulunya terdaftar sebagai pemegang kartu Jamkesda,  sedangkan warga yang dulunya tergabung pada Jamkesmas yang ditanggung APBN sudah tuntas," katanya.

Editor : Eriandi, S.Sos
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Ganefri
Terkini