JAKARTA - Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Carunia Mulya Firdausy menilai, pertumbuhan ekonomi nasional belum bisa mengatasi persoalan angka kemiskinan dan masalah kesenjangan."Pertumbuhan ekonomi masih belum berbanding lurus dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan," kata Firdausy.
Kebijakan pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin secara langsung. Salah satunya melalui pengembangan UMKM, tanpa adanya hambatan birokrasi.Namun, meski anggaran untuk pengentasan kemiskinan selalu meningkat setiap tahunnya dan secara persentase angka kemiskinan telah menurun, dampaknya justru meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat.
Menurut dia, hal itu terjadi karena strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis pada "pro poor" dan "pro growth" belum solutif dan bias terhadap persoalan kesenjangan penduduk miskin dan masyarakat kaya."Meningkatnya ketimpangan pendapatan membatasi kemampuan untuk mencapai pertumbuhan tinggi dan menyebabkan berkurangnya kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin," kata Firdausy.
Untuk itu, ia mengusulkan adanya perubahan kebijakan dengan mengedepankan strategi pembangunan inklusif, yaitu melibatkan partisipasi penduduk miskin yang tertinggal akibat kondisi geografis yang buruk, tinggal di daerah tertinggal, etnis minoritas dan alasan gender."Strategi dan kebijakan pertumbuhan inklusif ini tidak hanya diperuntukkan bagi penduduk miskin, namun juga penduduk hampir miskin, kelompok menengah bahkan kelompok kaya," ujarnya.(aci)sumber:antara
Editor : Eriandi, S.Sos
