[caption id="attachment_4220" align="alignnone" width="650"]
Ilustrasi (net)[/caption]JAKARTA - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR memprediksi Pilpres 2019 bakal diikuti tiga pasangan kandidat. Selain Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diperkirakan juga mengajukan calon.
Hanta menjelaskan, selain diikuti tiga pasangan calon, partai juga diprediksi memutuskan jagoannya masing-masing pada detik-detik akhir pendaftaran karena akan diwarnai rebutan posisi.Apabila benar Pilpres 2019 diikuti tiga pasangan calon, maka tekanan atau tensi politiknya diperkirakan berkurang dibandingkan jika hanya ada dua kandidat.
"Dugaan saya, semua partai akan memutuskan di bagian akhir juga waktunya, partai Demokrat juga pasti dibagian akhir meski sudah tahu siapa yang akan di usung, ini sangat realistis ada mas Agus Harimurti Yudhoyono," kata Hanta dalam diskusi bertajuk 'Refleksi Tahun 2017 dalam Menghadapi Tahun Politik 2018' digelar Prima di Jakarta Selatan, Sabtu (6/1).Sementara itu, kubu Jokowi bakal diwarnai perebutan posisi calon wakil presiden. Anggota partai pendukung, baik itu Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem, PPP, Hanura, tentu telah menyiapkan sosok yang berasal dari kader masing-masing.
"PDIP telah menyiapkan nama, Golkar sebagai partai kedua juga tidak terima, harus Golkar dong Pak Jokowi kan sudah PDIP. Mestinya begitu, karena kalau dukungan partai sudah cukup bahkan melebihi, sehingga pertarungannya cawapresnya siapa," terangnya dikutip dari okezone.Hal itu juga akan terjadi di kubu Prabowo yang kemungkinan besar akan didukung PKS. Karena tidak ada koalisi gemuk, maka otomatis posisi cawapres bulan lagi menjadi rebutan, namun juga akan kesulitan karena harus mencari tokoh yang dapat menyumbang suara banyak untuk mengalahkan petahana."Kalau Pak Prabowo tidak mengoreksi atau beliau tetap maju, kalau bergabung dengan PKS pas banget 20 sekian persen," tuturnya.Berbeda dengan kubu SBY, posisi cawapres akan menjadi isu nomor dua, karena ia kan sibuk mencari partai koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold karena sangat kecil kemungkinan itu akan batalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Isu itu nomor dua berbeda Prabowo dan Jokowi. Misalnya Demokrat berkoalisi dengan PAN pun masih belum cukup, belum lagi PAN semakin mesra dengan Gerindra dan PKS," pungkasnya. (aci)
