JAKARTA - Penemuan vaksin palsu yang sudah beredar sejak tahun 2003, ditengarai sebagai hasil kerja sindikat. Apalagi Kementerian Kesehatan tidak mau menarik peredaran seluruh vaksin yang saat ini marak beredar."Kalau Menkes menarik peredaran vaksin palsu itu, maka bisa diketahui secara pasti jenis vaksin apa saja yang sudah dipalsukan," kata anggota Komisi IX DPR RI Marwan Dasopang kepada Singgalang, Selasa (28/6).
Diingatkan Marwan bahwa Kemenkes adalah satu-satunya lembaga negara yang memegang kendali vaksin. Namun kemarin, negara menyatakan menolak menarik semua vaksin tersebut."Tapi sepertinya Menteri Nila tak mampu menjawab sejumlah pertanyaan anggota dewan saat itu. Makanya kemarin saya meminta kepada pimpinan rapat untuk menghentikan rapat," katanya.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini juga menyesalkan peran dokter sebagai eksekutor penyuntikan vaksin ke dalam tubuh balita yang tidak teliti dalam menggunakan vaksin."Makanya, saya duga peredaran vaksin palsu ini hasil kerja sindikat sehingga aksinya lancar-lancar saja dalam 13 tahun belakangan ini," katanya seraya juga menuding pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melempar tanggung jawab ke kepolisian.
Menurut Marwan selama ini pendistribusian obat menggunakan sistem e-Katalog yang melalui seleksi, untuk menghindari terjadinya peredaran obat-obat palsu."Secara pribadi, saya lebih cenderung dibentuk pansus ketimbang panja. Kenapa? karena dalam kasus vaksin palsu ini terkait juga masalah hukum dan tentunya perusahaan-perushaan farmasi," ujarnya.Kemudian lanjut Marwan, komisi kesehatan akan membuat payung hukum untuk BPOM."Untuk mengambil sample saja dia harus ada izin, makanya kita membutuhkan payung hukum untuk Badan POM. Tetapi selain payung hukum kurang, kita juga melihat kinerjanya kurang gesit kalau teridikasi maslah ini sudah belasan tahun terjadi," tegasnya. (ery satria)
Editor : Eriandi
