[caption id="attachment_52426" align="alignnone" width="650"]
Miryam S Hariyani (antara foto)[/caption]JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan Polri untuk menangkap politikus Hanura Miryam S Hariyani yang kini menjadi buronan.
Selain mengirimkan surat red notice ke markas Interpol di Lyon Prancis, Polri juga menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) yang akan disebarluaskan ke jajaran kepolsian di daerah."Mereka yang didata sebagai DPO, akan disebarluaskan ke jajaran Polda. Kemudian Polda meneruskan ke jajaran Polres dan meneruskan lagi ke Polsek. Di sini akan dilakukan upaya pencarian," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/4).
Penetapan status DPO terhadap Miryam di dalam negeri sendiri, jelas Martinus tergantung dari surat yang dilayangkan KPK kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian."Tergantung surat itu, kalau tercatat pada surat itu terhitung pada hari ini, ya hari ini juga pencarian (melalui DPO) dilakukan," katanya.
Sementara untuk red notice di Interpol dalam rangka memburu Miryam di luar negeri, terang mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini, negara manapun bisa menangkap Miryam dan memulangkannya ke Indonesia."Kalau ke Interpol bukan di kepolisian saja, tapi (red notice) juga diberikan ke imigrasi. Tentunya ini berkaitan keberangkatan dia ke luar negeri," tukasnya.Sebelumnya KPK mengirimkan surat bantuan ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Surat itu meminta bantuan untuk ditembuskan kepada Intepol dalam rangka mencari Miryam S Haryani tersangka kasus keterangan palsu dalam sidang korupsi e-KTP. (aci)
