[caption id="attachment_3007" align="alignnone" width="650"]
Ketua Fraksi Golkar versi Munas Bali Ade Komaruddin dan Sekretaris Fraksi Bambang Soesatyo meluapkan kegembiraan pasca hasil putusan sela PTUN Jakarta (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)[/caption]JAKARTA - Partai Golkar di bawah pimpinan Aburizal Bakrie sudah bisa tersenyum, setelah Majelis Hakim PTUN Jakarta mengeluarkan penetapan menunda pelaksanaan Surat Keputusan (SK) Menkumham Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar Agung Laksono.
Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Menkumham untuk menunda pelaksanaan putusan tersebut sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap."Majelis juga melarang Menkumham membuat SK-SK lain sebagai tindak lanjut atas SK yang ditetapkan ditunda pelaksanaannya tersebut," ungkap kuasa hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie atau Ical, Yusril Ihza Mendra dalam akun twitter @Yusriliza_Mhd yang dipostingnya, Rabu (1/4).
Yusril juga menjelaskan hakim menegaskan putusan pengadilan adalah hukum dan semua pihak wajib mentaati putusan tersebut."Dengan putusan penundaan ini kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono tidak boleh mengambil tindakan administratif dan politik apapun juga termasuk melakukan pergantian pimpinan fraksi Partai Golkar di DPR yang rencananya akan diparipurnakan besok," katanya.
Dikatakan Yusril bahwa kepengurusan DPP Golkar yang sah mulai Rabu (1/4)ini adalah kepengurusan hasil Munas Riau 2009 yang dipimpin Aburizal Bakrie dan Idrus Marham. Pengurus hasil Munas Riau berhak dan berwenang untuk membatalkan segala keputusan dan tindakan administratif dan politik kubu Agung.Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Ade Komarudin berjanji akan menggelar syukuran di ruang Fraksi."Besok akan ada tumpengan dan santunan anak yatim," katanya menyambut keputusan PTUN tersebut.Dia mengaku bersyukur atas putusan PTUN yang mengabulkan kubu Aburizal Bakrie. "Ini adalah ujian yang berat bagi kita sebagai kader," tukasnya. (agus)
Editor : Eriandi, S.Sos
