Ratusan Guru Honor Demo di Kantor Bupati Pessel

Sejumlah guru K2 SMP yang demo di halaman kantor bupati setempat. (niko)
Sejumlah guru K2 SMP yang demo di halaman kantor bupati setempat. (niko)

PAINAN – Ratusan guru honor dan K2 di Pesisir Selatan tingkat SD dan SMP demo di halaman kantor Bupati setempat Senin (27/3) pukul 11.00 Wib.  Mereka merasa hasil pengumuman guru kontrak SD pada tiga bidang studi beberapa waktu lalu kurang adil.

 Kordinator Lapangan Demo para guru honor, Marjoni mengatakan tenaga pendidik yang bertugas mencerdaskan para peserta didik menuntut supaya semua guru honor satu paket tingkat SD dan SMP agar bisa diangkat menjadi guru kontrak.

 Kemudian, mereka juga mengeluhkan bagi guru honor yang tidak lulus kontrak nasibnya merasa terancam karena tidak bisa lagi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada disekolah untuk membayar gaji mereka. Tetapi harus ada SK dari pemerintah daerah.

Guru honor Efrina mengharapkan pemerintah mempertimbangkan nasibnya yang telah berpuluh tahun mengajar.  “Harapan kami di SMP juga perlu dipertimbangkan untuk dapat diangkat menjadi guru kontrak yang sepaket dengan SD,” ujarnya.

Salah satu tenaga teknis K2 SD juga menyampaikan keluhannya ia yang sudah 18 tahun mengabdi belum mempunyai harapan pasti.

Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar menyambut baik aspirasi para guru honor itu. Bukannya pemerintah daerah tidak memperhatikan dan menpertimbangkan tentang nasib para guru honor yang tidak lulus atau di jenjang SMP.

Tetapi kebijakan yang dilakukan diambil berdasarkan pada skala prioritas, ketersediaan dana APBD serta tanpa melanggar aturan yang ada.

Wabup menjelaskan semua jumlah guru honor di Pessel belum seluruhnya bisa diakomodir untuk diangkat menjadi kontrak pemerintah daerah. Kalaupun ada tapi nanti akan dialokasikan dulu pada anggaran berikutnya dan tidak bisa sebegitu cepat seperti yang diharapkan.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan, Zulkifli mengungkapkan semua kebijakan dan keputusan memang diberlakukan sesuai regulasi yang ada. Ia tidak mau melanggar aturan yang nanti berujung penjara.

“Biarlah saya berhenti jadi kepala dinas daripada melanggar aturan yang membuat saya masuk penjara,” ucapnya saat melakukan pembicaraan dengan beberapa orang perwakilan peserta demo di dalam kantor bupati setempat. (niko)