[caption id="attachment_5469" align="alignnone" width="649"]
Ilustrasi (net)[/caption]PADANG - Razia tambang tanpa izin yang dilakukan Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Pol PP dan Damkar) Sumbar tidak sepenuhnya berjalan lancar. Sebanyak 30 persen informasi razia diduga dibocorkan oknum petugas yang tergabung dalam razia penertiban di setiap kabupaten/kota.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan PK Sumbar, Zul Aliman, Senin (9/10). Bocornya razia penertiban tambang di Kabupaten/Kota dilakukan oknum yang tak bertanggung jawab yang ada didaerah."Kami duga ada oknum dari dalam dan kemungkinan dari daerah yang akan kami tertibkan. Sebab, koneksi dari penambang yang ada didaerah pasti ada pada mereka. Jika dikalkulasikan sekitar 30 persen razia kita bocor," katanya.
Indikasi tersebut juga diperkuat sejak kewenangan tambang sudah beralih dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, tentu oknum ini akan menyelamatkan koneksinya tersebut dengan cara mencari informasi kapan akan turun ke lapangan. Ketika ada informasi akan ada tim gabungan turun, oknum ini langsung memberi tahu pada pelaku penambangan ilegal."Ini sifat timbal balik. Karena, penambang butuh menyelamatkan usahanya. Dan, oknum ini membutuhkan kontribusi dari penambang. Ini yang sudah dilacak siapa oknum yang membocorkan ini," ulas Zul.Ditambahkannya, untuk anggotanya dari tim Provinsi tidak mungkin membocorkan kemana akan melakukan operasi penertiban. Sebab, mereka tidak memiliki koneksi dengan penambang yang ada di Kabupaten/ Kota."Saya bahkan telah mewanti-wanti sebelum terjun ke lapangan untuk melakukan penertiban jangan membocorkan kerahasian lokasi razia kepada siapapun. Alat komunikasi pun kami kumpulkan sebelum turun untuk menjaga kerahasiaan ini. Sehingga, komunikasi saat razia aman dan tidak bocor," ulasnya. (yose)
Editor : Eriandi, S.Sos
