Rp392 Triliun Kegiatan Pemda tak Bermanfaat bagi Masyarakat

×

Rp392 Triliun Kegiatan Pemda tak Bermanfaat bagi Masyarakat

Bagikan berita
Rp392 Triliun Kegiatan Pemda tak Bermanfaat bagi Masyarakat
Rp392 Triliun Kegiatan Pemda tak Bermanfaat bagi Masyarakat

[caption id="attachment_45605" align="alignnone" width="800"]Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur. (antara) Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur. (antara)[/caption]PADANG - Sebanyak Rp392 triliun anggaran di pemerintahan tidak termanfaatkan dengan baik. Anggaran dialokasikan untuk kegiatan yang tidak menunjang program utama pemerintah.

Itu banyak terjadi di kalangan pemerintah daerah. Orientasi pengalokasikan anggaran masih proyek, tidak hasil. Akibatnya anggaran yang dialokasikan menguap, tidak ada manfaat bagi masyarakat. 

“Contohnya, bendungan dibangun, tapi irigasi tidak ada, bahkan sawahnya tidak punya. Jadi orientasinya hanya proyek, saya tahu banyak pejabat eselon II pintar mengakali untuk menyeludupkan proyek," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Asman Abnur di Padang, Jumat (28/4). 

Menurutnya, cara-cara lama dalam bermain proyek tidak bisa lagi dilakukan oleh pemerintah daerah. Selama ini banyak pejabat eselon II yang main selundupkan proyek, alasannya titipan anggota DPRD."Proyek itu entah apa saja, asalkan uang keluar,"sebutnya.

Anehnya, program mestinya untuk masyarakat. Namun kegiatan pendukungnya justru yang banyak seminar dan studi banding saja. Banyak yang tidak nyambung kegiatan dan program.Asman menjelaskan, tidak sulit memetakan pemerintahan ataupun OPD yang melaksanakan kegiatan tapi tidak sesuai dengan program. Hal itu cukup dilihat dari hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Jika nilainya, C atau CC, bisa dipastikan banyak kegiatan yang dilaksanakan tidak sejalan dengan programnya.

Asman berharap, nilai LAKIP Pemprov Sumbar 2016 yang telah mendapat predikat BB, meningkat menjadi A. Selain itu, juga memberikan pembinaan pada pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun LAKIP sehingga minimal mendapat nilai B pada 2017.Untuk diketahui, LAKIP pemerintah kabupaten/kota di Sumbar 2016, hanya 4 daerah yang mendapat nilai B. Masing-masing, Agam, Kota Padang, Kota Solok, Kota Payakumbuh, selebihnya masih C dan CC. (yose)

 

Editor : Eriandi, S.Sos
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Ganefri
Terkini