Toko Taki
Menu Click to open Menus
Toko Taki
Home » Kolom » Seleksi Calon Anggota KPUD

Seleksi Calon Anggota KPUD

(128 Views) March 4, 2013 7:13 am | Published by | No comment

SALDI ISRA

Berdasarkan informasi yang beredar, bagi sejumlah kalangan yang berminat, 6 Maret 2013 akan menjadi batas akhir mendaftar sebagai calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Boleh jadi, hari-hari yang tersisa akan menjadi waktu sibuk dalam mempersiapkan semua persyaratan yang diperlukan. Namun bagi mereka yang paham dengan beberapa persyaratan, mendaftar hanya menjadi persoalan waktu saja. Beranjak dari pengalaman yang ada, biasanya, hari di batas akhir (dead-line) menjadi waktu yang jauh lebih menarik untuk mendaftar.
Pengalaman ketika menjadi anggota Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum (nasional), sebelum batas waktu datang, kami sempat khawatir, peminat tak sebanyak yang dibayangkan. Karena itu, muncul inisiatif untuk melakukan metode “jemput bola”. Dengan cara ini, mereka yang dianggap oleh tim seleksi memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan diundang untuk mendaftar. Meski begitu, bagi mereka yang diundang tetap saja mengikuti proses sebagaimana yang dilakukan pendaftar lainnya. Selain itu, disampaikan pula kepada mereka, metode jemput bola tidak menjadi jaminan untuk lulus.
Sepanjang proses awal, kami memang melakukan identifikasi terhadap mereka yang dinilai memenuhi semua persyaratan. Namun sebagai bentuk pertanggungjawaban, anggota Tim Seleksi yang mengusulkan nama memiliki beban guna menjelaskan siapa dan bagaimana calon yang diajukan. Selain itu, kontak hanya boleh dilakukan dalam periode jemput bola itu saja. Setelah itu, sebagaimana halnya kepada pendaftar yang lain, anggota tim seleksi tidak boleh lagi berkomunikasi dengan calon.
Tulisan kali ini tidak bermaksud untuk menceritakan secara detail pengalaman ketika menjadi tim seleksi KPU pada ujung 2011 sampai Februari tahun lalu. Tujuan tulisan ini hanya

untuk menceritakan lika-liku menemukan calon yang tidak hanya sekadar mampu memenuhi persyaratan formal yang diperlukan, tetapi juga mampu menjaga misi maha-berat sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mandiri sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E UUD 1945.
Syarat yang (tak) terukur
Apabila dibaca Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No 15/2011), syarat menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota campuran antara syarat yang dapat diukur dengan tidak dapat diukur secara eksak. Misalnya, syarat batas usia minimal (30 tahun bagi calon KPU Daerah) dan syarat pendidikan dengan mudah dapat diukur. Bahkan, syarat yang terdapat dalam Pasal 11 huruf a-m UU No 15/2011 sebagian besarnya dapat diukur.
Namun demikian, persyaratan yang terdapat dalam huruf d (mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil) dan syarat di huruf e (memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu) dapat dikatakan sebagai persyaratan yang jauh dari sederhana untuk diukur secara eksak. Padahal, misi utama sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana pada Pasal 22E UUD 1945 sangat tergantung dari bagaimana memaknai Pasal 11 huruf d dan huruf e tersebut.
Kami cukup beruntung, selain karena Tim Seleksi berasal dari latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang sangat beragam, kami juga dibantu dengan proses serta cara yang memungkinkan menelusuri integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil). Misalnya, Tim Seleksi berhasil mendesain “makalah pribadi” yang bertujuan memaksa para pendaftar menguraikan secara lengkap ihwal siapa, apa, dan bagaimana track-record kehidupan calon.
Dari makalah pribadi itu, Tim Seleksi memiliki bekal mendalami intergritas pendaftar. Misalnya, kepada calon diajukan pertanyaan: kalau derajat kejujuran terendah ditempatkan pada angka 1 dan tertinggi pada angka 100, kejujuran Anda berada di angka berapa? Dengan pertanyaan seperti itu, apapun jawaban pendaftar pasti dapat didalami dan dilacak lebih jauh oleh Tim Seleksi. Menjawab kejujuran pada angka 100, pasti tidak mudah. Menjawab berada pada angka 90, pasti akan dipertanyakan pada bagian apa yang tidak jujur tersebut sehingga kejujuran pendaftar terkoreksi sampai 10 poin.
Dalam proses seleksi, makalah pribadi tersebut tidak berdiri sendiri. Guna melakukan cross-check terhadap makalah pribadi, Tim Seleksi dibantu oleh metode laporan masyarakat terhadap pendaftar. Selain itu, Tim Seleksi juga dibantu oleh beberapa kelompok masyarakat yang melakukan tracking langsung ke lokasi di mana pendaftar tinggal atau bertugas. Tidak berhenti di situ, hasil tes psikologi juga dipersandingkan dengan jawaban tertulis pendaftar.

Pengetahuan dan keahlian
Perdebatan lain yang tidak kalah menarik di Tim Seleksi terkait dengan pemaknaan Pasal 11 huruf e UU No 15/2011 yang mensyaratkan calon memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan, basis pengetahuan dan keahlian calon KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diutamakan memiliki kemampuan mengenai penyelenggaraan pemilu, baik di bidang ilmu politik, hukum, atau manajemen.
Dalam persyaratan ini, Tim Seleksi tidak ingin memberikan penekanan pada keahlian saja atau pengetahuan saja. Sebab, sekiranya penekanan hanya dilakukan pada satu sisi saja, sangat mungkin yang terseleksi adalah mereka yang karena kemampuan akademik di bidang kepemiluan dan terbatas dalam soal pengalaman. Namun sekiranya ditekankan hanya di sisi pengalaman saja, amat mungkin yang terpilih adalah mereka yang (pernah) menjadi anggota KPU/KPUD dan aktivis yang bergerak di bidang kepemiluan.
Karena pertimbangan itu, Tim Seleksi mampu menghasilkan calon yang dalam batas-batas tertentu mampu memenuhi kedua persyaratan tersebut secara bersamaan. Sekalipun di antara calon yang terpilih oleh Tim Seleksi tidak selalu seimbang antara pengalaman dan keilmuan di bidang kepemiluan. Paling tidak, semua yang terpilih memiliki kemampuan pada bidang kepemiluan. Kalaupun pada akhirnya, pilihan di DPR berbeda dengan desain dari Tim Seleksi, proses seleksi berupaya memenuhi ketentuan yang ada. Dengan upaya tersebut, Tim berpendirian, siapa saja yang dipilih oleh DPR siap mengemban tugas sebagai penyelenggara pemilu.
Seleksi KPU Provinsi
Pada batas-batas tertentu, masalah yang pernah kami hadapi sebagiannya juga akan dihadapi Tim Seleksi KPU Provinsi dan nantinya juga dalam seleksi KPU Kabupaten/Kota. Persoalan pertama, kuatnya kepentingan untuk mempertimbangan keterwakilan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Ketika kami mendiskusikan masalah ini, semua anggota Tim Seleksi sepakat bahwa yang dipilih adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu dan mampu menjaga kemandirian lembaga penyelenggara pemilu. Terkait dengan soal ini, Tim Seleksi KPU Provinsi harus berani bersikap bahwa yang dipilih adalah penyelenggara pemilu bukan perwakilan organisasi kemasyarakatan yang ada.
Persoalan berikutnya, Tim Seleksi KPU Provinsi pasti akan mengalami kesulitan besar menentukan sikap terhadap pendaftar yang telah menjalani dua periode menjadi anggota KPU Provinsi. Dilihat dari sisi persyaratan, mereka pasti memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU No 15/2011. Karena telah dua kali menjadi anggota KPU Provinsi, dikhawatirkan kalau terpilih untuk ketiga kalinya, mereka tidak akan bekerja dengan maksimal. Selain itu, orang yang telah berulang memegang jabatan yang sama pasti tidak memiliki motivasi besar untuk menggerakkan organisasi.
Tidak hanya itu, sekiranya terpilih untuk kali ketiga, bukan tidak mungkin kehadiran mereka akan mengganggu ritme kerja organisasi. Secara psikologis, potensi ancaman nyata yang menghadang, mereka yang sudah tiga kali sangat mungkin berlaku separti seorang big-boss. Potensi ancaman itu bisa menjadi nyata bila yang terpilih merupakan gabungan antara anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota. Sangat mungkin, karena relasi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbangun selama ini, model atas-bawahan akan mewarnai hubungan di antara anggota KPU Provinsi.
Terkait dengan masalah ini, saya sangat mengapresiasi pilihan Marzul Veri Ketua KPU Provinsi yang memilih tidak lagi mendaftar untuk kali ketiga. Dalam soal ini, sebagai generasi muda potensial, Marzul Veri sangat paham dengan resiko bertahan terlalu lama di lingkaran kekuasaan, meskipun kekuasaan itu hanya sebatas penyelenggara pemilu. Dengan pilihan itu, Marzul Veri memiliki kesempatan menguji ketokohannya di luar KPU. Tidak hanya itu, Ketua KPU Provinsi ini juga menunjukkan kematangannya dalam memelihara prinsip pentingnya regenerasi di semua lapisan kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Sekiranya boleh berkata jujur, akan jauh lebih baik jika langkah Marzul Veri diikuti juga oleh rekan yang lain.
Terakhir, yang perlu dijaga Tim Seleksi KPU Provinsi adalah soliditas. Jika mereka gagal menjaga soliditas, infiltrasi dari sejumlah pihak yang berkepentingan dengan kehadiran KPU Provinsi akan dengan mudah terjadi. Pengalaman ketika menjadi Tim Seleksi, di antara kami sering kali terjadi perdebatan keras. Namun perdebatan tersebut tidak pada keinginan meloloskan calon karena kepentingan subyektif. Fokus perdebatan kami lebih berada di titik, bagaimana menghasilkan calon yang berintegritas, kompoten, kredibel dan mandiri daDalam soal seleksi calon anggota KPU Provinsi ini, terlalu banyak yang bisa dituliskan. Namun yang terpenting, kita mendoakan agara mereka yang terpilih mampu menghadirkan diri sebagai penyelenggara pemilu yang amanah. Apalagi, tantangan penyelenggaran Pemilu 2014 jauh lebih berat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Semoga… (*)

Categorised in:

No comment for Seleksi Calon Anggota KPUD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>