[caption id="attachment_12747" align="alignnone" width="590"]
Ilustrasi. (*)[/caption]PADANG - Hingga semester pertama ini, realisasi program dan serapan anggaran di hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Sumbar masih sangat rendah. Rata-rata masih 30 persen.
DPRD Sumbar memberi peringatan keras. Jika realisasi rendah, Sumbar bisa terancam mengalami pemotongan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat.Dari seluruh OPD, yang realisasinya di bawah 30 persen ada 17 OPD. Untuk realisasi 30 hingga 40 persen ada 19 OPD. Sementara yang mendekati 50 persen hanya ada empat OPD.
OPD dengan realisasi belanja modal dan belanja langsung terendah adalah Dinas Pariwisata 6 persen, Dinas ESDM 9,3 persen. Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Tata ruang 16,9 persen, Dinas PSDA 19,2 persen, Dinas kehutanan 14 persen. OPD dengan realisasi tertinggi Dinas Sosial 43 persen, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 46 persen, Badan Penghubung 40 persen dan Dinas Tenaga Kerja 39,9 persen."Tolong serius optimalkan kinerja. Tingkatkan realiasasi dan serapan anggaran. Jangan sampai kita dapat sanksi dari pemerintah pusat dengan pemotongan DAU," ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt.Intan Bano saat rapat paripurna bersama Gubernur, Selasa (22/8).
Sanksi pemotongan DAU ini sudah peringatan presiden untuk semua provinsi di Indonesia yang memiliki realisasi program APBD rendah.Jika Sumbar mengalami pemotingan DAU, keadaan kas daerah akan semakin parah. Saat ini saja, kata Arkadius, Sumbar sudah kewalahan menghemat anggaran karena besarnya kebutuhan dana pasca pengalihan 11 kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi. Terbesar adalah dana untuk urusan pendidikan SMA/SMK."Kalau sampai DAU Sumbar dipotong karena realisasi rendah ini, kita akan semakin kewalahan," ujarnya.Ketua Komisi IV DPRD, M.Nurnas mengatakan rendahnya realisasi pada masing-masing OPD ini sangat mengkhawatirkan. Nurnas mendesak evaluasi dan inovasi segera dilakukan. Jika dibiarkan kondisi ini dikhawatirkan memperburuk kondisi ekonomi Sumbar. Apalagi faktanya perekonomian Sumbar masih bergantung pada belanja pemerintah (APBD dan APBN).
Dia menilai rendahnya realisasi APBD Tahun 2017 ini disebabnya banyak faktor. Terutama karena rendahnya kinerja pada OPD dan faktor lelang. (titi)
Editor : Eriandi, S.Sos
