[caption id="attachment_42498" align="alignnone" width="600"]
Ilustrasi. (*)[/caption]PADANG - Meski ranahnya Bundo Kanduang, namun Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di Ranah Minang makin mengkhawatirkan. Buktinya, jumlah kasus KTP di daerah ini menempati posisi urutan tiga dari 10 provinsi di Indonesia dengan kasus terbesar.
Jumlah KTP di Sumbar 1.420 kasus. Posisi kedua ditempati NTB dengan 1.424 dan urutan pertama ditempati DKI dengan 1.992 kasus."Ini baru data yang dihimpun Komnas Perempuan pada 2015. Belum lagi data dari instansi terkait lainnya," kata Sri Wahyuni Konsultan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) RI pada workshop yang mengangkat tema tentang isu-isu perempuan dan anak bagi lembaga masyarakat, baru-baru ini.
Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan ibarat gunung es, di mana kasus yang terlihat baru sebatas permukaan semata. Namun masih banyak yang tidak terungkap.Bentuk kekerasan yang dialami perempuan beragam. Mulai dari kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam pacaran, anak perempuan, dari mantan suami, mantan pacar hingga kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.
Masih data dari Komnas Perempuan pada 2015, kekerasan terhadap istri memiliki porsi tertinggi dibanding jenis kekerasan lain yang dihadapi perempuan, dengan jumlah kasus 5.102, kekerasan dalam pacaran 1.784 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan 843 kasus, kekerasan dari mantan suami 53 kasus, mantan pacar 63 kasus, kekerasan pada pembantu rumah tangga 31 kasus."Langkah yang harus kita lakukan untuk menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi perempuan, melalui program unggulan KPPA. Yakni three ends atau tiga akhiri. Yakni, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi," ujar Sri.Saat ini, katanya begitu banyak lembaga kemasyarakatan dengan beragam program, namun tindak kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi."Kenapa berbagai kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan masih saja terjadi? Ini karena masing-masing lembaga, masyarakat berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada koordinasi satu sama lainnya. Jika begitu terus persoalan yang dihadapi sekarang tak akan tuntas. Karena itu mari kita bersatu, dengan menjalankan program "Tiga Akhiri". bebernya.(yuke)
Editor : Eriandi, S.Sos
