Toko Taki
Menu Click to open Menus
Home » Utama » Uang Tolak PNS Bisa Rp1,5 Miliar

Uang Tolak PNS Bisa Rp1,5 Miliar

(35 Views) October 11, 2012 7:05 am | Published by | No comment

JAKARTA – Jika disahkan Rancangan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN), maka pola pensiun PNS berubah total. Jika sekarang menerima tiap bulan, setelahnya dapat ‘uang tolak’ yang besarnya Rp500 juta sampai Rp1,5 miliar, tergantung golongan dan masa kerja.
Menurut anggota Komisi XI DPR, Laurens Bahang Dama, Rabu (10/10) saat ini pembahasan skema dana pensiun masih berada di tangan Komisi II DPR.
Pembahasan masih alot mengenai besar anggaran negara yang akan terus melonjak untuk membayar pensiun mantan PNS. Karena baru RUU, maka bisa jadi pola itu dicoret dan muncul pola baru.
Dana pensiun kepada mantan PNS harus diberikan sesuai masa kerja pegawai. Sejauh ini, sebagaimana dirilis Metro TV Komisi XI DPR masih harus menunggu hasil dari pembahasan antara pemerintah dan Komisi II.

“Ah belum, hari-hari ini masih rapat dengan Wapres soal RUU tersebut, masih dalam proses di pemerintah, banyak yang perlu dirapikan,” kata Mendagri Gamawan Fauzi, pada Singgalang, tadi malam. Tapi Mendagri sama sekali tidak menyebut pola pensiun apalagi soal uang pensiun. Kajian masih pada aspek lain yang lebih urgen.
Gamawan menyatakan, pemerintah hingga kini belum juga sepakat dengan usulan, korps Aparatur Sipil Negara (ASN) nantinya akan menjadi satu-satunya wadah organisasi PNS pengganti Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri). Pemerintah, katanya, tidak mau membuat keputusan yang terlalu ekstrim terkait keberadaan PNS sebagaimana diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang ASN.
“Yang menjadi pertanyaan, apakah ini nantinya akan berada di dalam kedinasan, atau di luar kedinasan? Ini juga masih dikaji, apa-apa saja manfaat dan risikonya,” kata Gamawan.
Dituturkannya, kendala lain, terkait batasan usia pensiun seorang PNS. Menurutnya, usia pensiun PNS masih memerlukan pendalaman karena hal itu akan sangat berdampak pada beban keuangan negara di masa yang akan datang.
Gamawan juga masih belum sepaham dengan mekanisme rekrutmen pejabat eksekutif senior oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Misalnya saya sebagai seorang menteri, lantas KASN merekomendasikan seseorang yang menurut (mereka) hasil tesnya cukup bagus. Tapi saya nggak kenal orang yang diusulkan KASN itu. Saya tidak tahu pengalamannya memimpin lembaga, loyalitasnya juga kita tidak tahu. Apakah harus dilantik juga?” Ucapnya.
Karenanya Gamawan tidak ingin tergesa-gesa menyelesaikan pembahasan RUU tersebut. Alasannya, karena pada dasarnya pemerintah ingin menghasilkan pejabat eksekutif yang mumpuni dan mampu memimpin sebuah lembaga pemerintahan. (003)

Categorised in:

No comment for Uang Tolak PNS Bisa Rp1,5 Miliar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>