Warga Pertanyakan Kelanjutan Pembangunan RSUD M Zein

Ilustrasi. (*)
Ilustrasi. (*)

PAINAN – Pembangunan relokasi RSUD M Zein Painan yang belum kunjung tuntas di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menuai pertanyaan masyarakat setempat. Mereka bertanya-tanya kelanjutannya pembangunan itu.

“Apakah masih bisa dilanjutkan atau dibiarkan terbengkalai begitu saja? Saya jadi heran,” ungkap salah seorang warga Pessel.

Menyoal lokasi pembangunan rumah sakit yang berlokasi jauh di puncak bukit  disesalkan Darizal Basir, Anggota DPR RI Komisi I.

Mantan Bupati Pessel 1995-2005 mengatakan, lokasi yang dipilih oleh pemkab semasa itu tidaklah cocok. Lokasi tersebut akan menyulitkan pasien ketika dirujuk melewati area mendaki dengan infrastruktur jalan yang tidak memadai.

“Kenapa membangun di atas bukit. Apa tidak ada tanah di bawah. Belum sampai di atas sudah keok,” ujarnya.

Hal lain yang dipertanyakan Darizal adalah kenapa pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana pinjaman dari PIP sehingga pemkab memiliki beban pembayaran disaat kondisi APBD defisit.

Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Dedi Rahmanto kepada Singgalang, Selasa (7/11) mengatakan, Pemkab memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran cicilan beserta bunga sebanyak 9,5 persen per tahun kepada PIP.

“Sementara, dana yang telah terpakai saat ini sebanyak Rp32 miliar. Jadi pemkab per tahun punya beban sekitar Rp28 miliar yang harus dibayarkan kepada PIP,” jelasnya.

Dikatakan jika pembangunan rumah sakit tersebut tidak juga dilanjutkan maka akan diserahkan penyelesaiannya kepada pihak ketiga.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Singgalang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Pessel telah melakukan cicilan pembayaran beserta bunga sebanyak tiga kali. Dimana pembayaran dilakukan setiap triwulan.

Pemkab pada 2015 membangun gedung baru RSUD M. Zein dengan anggaran sebesar Rp99 miliar. Alokasi dana tersebut merupakan pinjaman daerah pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP/PT Sarana Multi Infrastruktur).

Dalam pinjaman bertenor lima tahun itu, pemerintah daerah dibebani dengan bunga 9,5 persen per tahun.

Capaian pembangunan rumah sakit yang sudah 85 persen itu hingga saat ini belum ada pergerakan pembangunan untuk segera diselesaikan agar dapat dioperasikan untuk kepentingan publik.

Permasalahannya tersangkut izin Amdal yang tidak dimiliki dan tidak dikeluarkan oleh pihak terkait sehingga Hendrajoni sebagai bupati periode 2016-2021 tidak berani untuk mengambil keputusan untuk melanjutkan pembangunan.

Padahal program dan perencanaan pembangungan itu dilakukan semasa pemerintahan Nasrul Abit yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumbar. (niko)