Toko Taki
Menu Click to open Menus
Home » Utama » Yusril Ancam KPU

Yusril Ancam KPU

(8 Views) January 25, 2013 7:05 am | Published by | No comment

JAKARTA – Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengancam akan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Perihal yang akan diperkarakan adalah penetapan 10 partai politik peserta Pemilu tahun 2014.
Yusril akan menggugat ke PTTUN untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 karena dinilai melanggar Undang-Undang. Namun menurut dia, apabila gugatannya itu dikabulkan dan kemudian jadwal Pemilu tahun 2014 menjadi berantakan, itu bukan salahnya.
“Itu bukan salah saya. KPU yang bertanggung jawab. Saya melakukan perlawanan yang sah dan konstitusional,” kata Yusril, dikutip dari akun twitter-nya, Rabu (23/1).
Menurut dia, verifikasi faktual oleh KPU yang menghasilkan keputusan 10 partai politik lolos sebagai peserta pemilu. Sedangkan 24 partai lainnya —termasuk PBB— dinyatakan tidak memenuhi syarat, merupakan keputusan yang melanggar undang-undang. Ia juga menuding KPU telah melakukan kecurangan dan mengandung unsur penipuan dalam proses verifikasi.

Sebagaimana dikutip VIVAnews, mantan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan itu mengaku sudah menghimpun alat bukti dan saksi untuk membuktikan tuduhannya kepada KPU. Katanya, perkara yang akan disengketakan itu bukanlah sengketa pemilu yang tunduk pada mekanisme penyelesaian melalui Badan Pengawas Pemilu, PTTUN dan Mahkamah Agung, tapi sengketa tata usaha negara biasa.
“SK KPU tentang verifikasi partai yang lolos atau tidak lolos adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat individual, konkret, final dan membawa akibat hukum. SK KPU bisa digugat oleh perorangan di luar partai yang merasa dirugikan, tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa parpol denga KPU,” papar Ketua Dewan Syuro PBB itu.
Yusril pada Rabu siang menjalani sidang ajudikasi di kantor Bawaslu. Ia selaku Kuasa Hukum PBB yang menggugat KPU berharap Majelis Pemeriksa dapat bersikap objektif dan sesuai undang-undang. Apabila itu dilakukan, ia mengaku yakin gugatan PBB dikabulkan sehingga partai tersebut dinyatakan lolos sebagai partai peserta Pemilu tahun 2014.
KPU keliru
Yusril meyakini bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengabulkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga kliennya dinyatakan berhak menjadi partai peserta Pemilu tahun 2014. “Keputusan terakhir ada di tangan Majelis (Pemeriksa Bawaslu). Kalau mereka sepakat dengan argumentasi kami, PBB diloloskan, selesai masalahnya,” ujar Yusril, kepada wartawan, seusai menjalani sidang ajudikasi atas gugatan PBB terhadap KPU, di kantor Bawaslu, Rabu itu.
Yusril menggugat KPU karena lembaga penyelenggara pemilu itu melakukan sejumlah kekeliruan dalam proses verifikasi faktual terhadap kliennya, yakni PBB. Di antaranya, KPU dinilai melanggar undang-undang partai politik karena membuat peraturan tentang kuota 30 persen perempuan di kepengurusan partai dari pusat hingga daerah. Padahal, undang-undang mewajibkan kuota 30 persen perempuan itu hanya berlaku di kepengurusan tingkat pusat.
Kekeliruan kedua, kata Yusril, KPU menganggap keberadaan pengurus PBB di Kabupaten Bantul yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) otomatis menggugurkan hak PBB sebagai peserta pemilu. Padahal, PNS atau bukan PNS tidak diatur di dalam UU Partai Politik. PNS yang bersangkutan hanya melanggar UU Kepegawaian Negara dan karenanya seharusnya diberhentikan, namun hal itu tidak menggugurkan hak PBB sebagai partai politik.
“Saya melihat KPU bikin peraturan seenaknya. Kuota 30 persen perempuan berlaku di DPP (kepengurusan pusat), tidak di daerah. KPU-nya bikin sampai daerah, kita keberatan. Kalau soal PNS, apabila ada PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik, harusnya dia diberhentikan atau dipecat sebagai PNS. Tetapi tidak berarti menggugurkan partai politik tersebut,” ujar Yusril.
Ia menjelaskan, keputusan Bawaslu mengikat secara hukum dan karenanya dapat membatalkan keputusan KPU tentang penetapan 10 partai politik peserta pemilu tahun 2014. Jika dalam persidangan Bawaslu, lembaga itu memutuskan salah satu atau lebih partai politik yang menggugat KPU memenuhi syarat, maka partai peserta pemilu tahun 2014 akan bertambah.
“Bawaslu kan berhak melakukan koreksi tindakan oleh KPU. Bahkan surat keputusan KPU tentang pengesahan partai politik bisa dibatalkan oleh Bawaslu,” katanya. (*)

Categorised in:

No comment for Yusril Ancam KPU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>