Tak Berkategori  

1 Januari, APBD Sumbar Sudah Bisa Direalisasikan

Ilustrasi (net)
Ilustrasi (net)
Ilustrasi (net)
PADANG – Hasil evaluasi APBD Sumbar tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah diterima Pemprov Sumbar. Dengan begitu per 1 Januari APBD sudah bisa direalisasikan.
“Kita sudah terima hasil evaluasi itu tanggal 15 Desember lalu. Kita juga sudah agendakan pembahasannya dengan DPRD,” ujar Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abid.
Dia mengatakan pasca sudah diterimanya hasil evaluasi dari Kemendagri itu maka APBD Sumbar sudah sah dan sudah bisa direalisasikan. Semua program dari setiap SKPD sudah bisa dilaksanakan.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt.Intan Bano juga mengatakan hal serupa. Dia mengatakan jika hasil evaluasi APBD dari Kemendagri sudah diterima Pemprov maka APBD itu sudah sah dan bisa direalisasikan.
Arkadius menjelaskan sesuai dengan tata cara peraturan penyusunan APBD tak ada keterlambatan dari pihak Pemprov, DPRD maupun juga Kemendagri. APBD Sumbar disahkan DPRD dan Pemprov pada 25 November lalu.
Arkadius menilai tak akan ada hasil evaluasi yang akan sangat riskan dikritisi oleh Kemendagri. Ini dikarenakan DPRD dan Pemprov sudah menyusun APBD sesuai aturan. Selain juga telah mengutamakan program prioritas.
Menurut dia opsi paling utama yang biasanya dievaluasi Kemendagri adalah anggaran untuk belanja modal. Anggaran itu biasanya diharapkan minimal 23 persen dari total APBD Sumbar. Pada APBD tahun lalu, yakni APBD tahun 2015 anggaran untuk belanja modal ini dikritisi Kemendagri karena tak mencukupi 23 persen.
“Tahun ini memang tak cukup juga 23 persen. Tapi kita punya alasan tepat yang memang tak bisa kita hindari. Jadi Kemendagri pasti maklum,” ujar Arkadius, Kamis (22/12).
Belanja modal kita tahun ini hanya 21 persen. Namun ini dikarenakan kebutuhan untuk belanja pegawai atau belanja aparatur memang besar karena beralihnya sebanyak 11 urusan dari pemerintah ke kabupaten kota ke pemerintah provinsi.
Dibanding tahun lalu, tambah dia, kebutuhan belanja modal membengkak menjadi Rp2,3 triliun. Namun hal ini tak bisa dihindari karena sudah pasti belanja pegawai menjadi bertambah karena urusan kewenangan pemerintah provinsi bertambah karena adanya pengalihan dari pemerintah kabupaten/kota.  (Titi)