2021, Puluhan Proyek Mangkrak di Sumbar Total Ratusan Miliar Lebih

PADANG -Puluhan paket pekerjaan (proyek) Pemrov Sumbar tahun 2021 mangkrak atau tidak selesai 100 persen. Bahkan ada pula yang jauh dari separuh dikerjakan. Total paketnya mencapai ratusan miliar lebih.Hal tersebut Hidayat, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, setelah mendengarkan penjelasan Hans Sastri, Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda Sumbar saat rapat dengan pemprov tentang evaluasi realisasi anggaran dan realisasi fisik pekerjaan yang dibiayai APBD Sumbar tahun 2021. Rapat tersebut juga dihadiri tim anggaran pemerintahan daerah dan para kepala dinas beserta pejabat eselon di lingkungan Pemrov Sumbar, Senin(10/1).

"Rendahnya realisasi ini sungguh angat memiriskan. Hal ini menginhay saat ini Sumbar membutuhkn stimulus pertumbuhan ekonomi dari pembangunan yang dibiayai APBD Sumbar. Namun kustru sangat banyak proyeknya yang mangkrak," jelas Hidayat.Hidayat merincikan proyek mangmrak ada puluhan paket pekerjaan dan tersebar pada delapan. Diantaranya, paket pengadaan bantuan peralatan dan mesin jahit di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan nilai kontrak Rp1,4 miliar. proyek tidak terealisasi karena barang yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dokumen kontrak sehingga kontrak gagal.

Kemudian, paket pembangunan gedung kebudayaan Sumatera Barat di Dinas Kebudayaan dengan nilai kontrak Rp31 miliar. Proyek ini hanya terealisasi 10,63 persen dan realisasi keuangannya hanya Rp8,6 miliar lebih.Lalu paket pembangunan stadium utama (tahap VII) di Dinas Bina Marga Cipta Karya (Dinas BMCKTR) dengan nilai kontrak Rp82,6 miliar lebih. Realisasi fisik hanya 72,72% dan keuangan terealisasi Rp60 miliar lebih.

Selanjutnya paket pembangunan jembatan Batu Bala dengan nilai kontrak Rp2,3 miliar lebih, pembangunan jembatan Sikali Rp3,4 miliar lebih, rekonstruksi jalan Simpang Padang Aro-Lubuak Malako Rp2 miliar lebih, pembangunan jalan provinsi ruas Abai Sangir Sei Dareh Rp3,9 miliar lebih, juga tidak terealiasi 100%.Begitu juga di Dinas Pendidikan, puluhan paket pekerjaan juga tidak terealisasi 100 persen sesuai perencanaan. "Mulai dari pembangunan laboratorium, asrama, pagar sekolah, ruang kelas baru, ruang serbaguna, hingga mushalla sekolah dengan nilai miliaran rupiah realisasi pisiknya ada yang di bawah 50p

Dijelaskannya, secara total puluhan paket yang mangkrak tersebut nilai paketnya mencapai ratusan miliar. Namun, dibandingkan antara nilai kontrak dengan realisasi anggarannya maka terdapat selisih sekitar Rp50 miliar lebih yang akan menjadi sisa anggaran. Artinya, bila semua pekerjaan terlaksana 100 perswn maka sisa Rp50 miliar lebih tersebut tidak akan ada atau akan terbelanjakan habis," terang Hidayat.Terkait hal ini, Hidayat meminta Gubernur untuk mengevaluasi kinerja kepala dinas berserta pejabat proyek. Termasuk pula mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang tidak menuntaskan pekerjaan sesuai kontrak.

"Berdasarkan fakta tersebut, kita meminta dan mendesak segera agar Gubernur melakukan evaluasi kinerja para Kepala Dinas dan Pejabat Penanggungjawab Proyek, termasuk meminta mengevaluasi perusahaan perusahaan yang tidak sanggup melaksanakan pekerjaan secara tuntas sesuai perencanaan," pinta Hidayat.Selanjutnya, Hidayat mengatakan berdasarkan evaluasi tersebut dan diketahui kinerja pejabatnya yang membuat pekerjaan menjadi bermasalah maka jangan takut untuk mengganti pejabat bersangkutan.

Begitu juga terkait rekanan penyedia barang dan jasa, dia menilai Mestinya harus ada evaluasi. apakah kemampuan dasar atau pengalaman perusahaan belum ada tapi dimenangkan juga atau ada dekingan atau karena penawaran dengan nilai pagu rendah."Berdasarkan evaluasi itu. Ganti kepala dinas yang tak bagus bekerja. Ini kan sudah terbukti. Stop pula rekanan yang tak becus selesaikan kontrak. Ini harus menjadi bukti gubernur berani membuktikan keberpihakan pada masyarakat," tegasnya. (tt)