[caption id="attachment_31783" align="alignnone" width="650"]
Ilustrasi (antara foto)[/caption]PADANG - Sebanyak 21 dari 32 segmen batas kabupaten/kota di Sumbar belum tuntas. Agar tidak menjadi pemicu konflik ke depan, Pemprov bakal melibatkan tokoh masyarakat dalam penentuan batas.
"Kita tetap berupaya mencari kesepakatan melalui musyawarah karena ini adalah batas adiministrasi, tetap memerlukan kesepakatan," sebut Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Mardi didampingi Kasubag Tapal Batas, Zacky Faminanda, Senin (1/8).Dikatakannya, secara keseluruhan penyelesaian batas kabupaten/kota di Sumbar cukup baik dibanding provinsi lainnya di Sumatera. Meski begitu, Pemprov tetap mengupayakan penyelesaian batas dapat diselesaikan dengan cepat.
Dari 32 segmen baru 11 segmen yang sudah menjadi Kepmendagri, selebihnya belum selesai. Jumlah itu yakni 8 belum di verifikasi, 7 segmen masih diusulkan dan 6 segmen dalam tahapan proses,Diakuinya, batas-batas tersebut selalu menyimpan persoalan yang dapat memicu konflik horizontal. Untuk itu diperlukan penanganan khusus. Tidak memaksakan pada segmen yang paling berpotensi."Kita akui ada beberapa titik lainnya bisa memicu konflik. Makanya kita harus mensiasati agar tidak memunculkan riak. Kita tetap mengutamakan musyawarah untuk mufakat," ujarnya.(yose)
Editor : Eriandi
