PADANG – DPRD Sumbar bentuk panitia khusus (pansus) untuk tindaklanjuti temuan BPK terkait penggunaan dana covid 19 dan keefektifan penanganan pandemi. Salah satu yang akan ditelisik pansus adalah terkait adanya indikasi pemahalan harga (mark up) pengadaan handsanitizer. Selain juga ada indikasi transaksi pembayaran yang tak sesuai dengan ketentuan kepada penyediaan barang/jasa. Transaksi ini dinilai berpotensi terjadi penyalahgunaan.
Jajaran tim pansus sudah diremsikan DPRD SUmbar saat rapat paripurna, Rabu (17/2). Tim terdiri dari anggota dewan dari lintas fraksi partai politik di DPRD. Pansus diberi waktu satu minggu untuk melakukan pembahasan.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi menjelaskan anggaran untuk penanganan covid 19 cukup besar, yakni mencapai Rp490 miliar yang berasal dari refocusing anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2020. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk penanganan covid 19 pada sektor kesehatan, ekonomi, maupun sektor lainnya.
“Untuk memenuhi kebutuhan anggarna yang cukup besar itu, banyak kegiatan prioritas lainnya yang harus dikorbankan,” ujar Supardi.
Mengingat hal tersebut, lanjut dia, seharusnya penggunaan dilakukan secara efektid dan efesien. Sehingga anggaran tersebut dapat memberikan manfaat yang besar.
“Olehkarena itu penggunaan anggarna untuk penanganan covid 19 harus dikawal secara ketat bersama-sama antar aparat pengawasan, DPRD bersama seluruh komponen masyarakat. Termasuk BPK agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanannya,” ujarnya.
Terkait covid 19, lanjut Supardi BPK memberikan 2 jenis LHP, yakni pertama, LHP tentang kepatuhan atas penanganan pandemi covid 19. Kedua, LHP atas efektivitas bidang kesehatan tahun 2020 pada Pemprov Sumbar dan instansi terkait lainnya.
Dalam LHP pertama, BPK perwakilan Sumbar menyimpulkan beberapa hal, diantaranya adanya indikasi pemahalanan harga pengadaan hand sanitizer. Selain juga ada indikasi transaksi pembayaran kepada penyedia barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan.
Sedangkan dalam LHP atas efektivitas penanganan pandemi covid 19 bidang kesehatan pada Pemprov Sumbar dan instansi terkait, secara umum BPK menyimpulkan telah cukup efektif.
“DPRD hanya membentuk pansus untuk LHP pertama saja, yakni LHP tentang kepatuhan atas penanganan pandemi covid 19 karena ada indikasi pemahalan harga dan penyalahgunaan,” ujar Supardi.
Terlepas dari pansus, DPRD menilai kegiatan penanganan covid 19 yang dilajukan Pemprov dan OPD masih belum efektif selama Tahun 2020. Ini terlihat dari perkembangan penyebaran dan kasus konfirmasi positif yang masih tinggi. Selain juga perekonomian masyarakat, terutama sektor UMKM, usaha kecil dan mikro yang semakin banyak lumpuh.
“Untuk itulah DPRD melakukan pengawasan secara ketat. DPRD pun telah sering mengingatkan Pemprov dan OPD untuk dapat lebih meningkatkan kinerja. Termasuk menggunakan anggarna secara transparan, efektif dan efesien,” ujarnya.
Dia mengatakan, BPK pun berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan audit demi perbaikan penanganan dan penggunaan anggarna covid 19 pada Tahun 2021. DPRD nantinya melalui tim pansus juga akan memberikan pengawasan dan evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan. (titi)
Komentar