PADANG – Anggaran pendidikan dinaikkan 74 persen pada APBD-perubahan (APBD-P) Sumbar 2017. Di dalamnya sudah termasuk anggaran untuk tunjangan guru. Total kenaikannya senilai Rp258 miliar. Sehingga pada APBD induk dari 347 miliar naik menjadi Rp606 miliar pada APBD-P.
Terkait kenaikan itu, juru bicara fraksi Golkar DPRD Sumbar, Siti Izzati meminta Dinas Pendidikan untuk bekerja seoptimal mungkin. Sehingga realiasi program dan serapan anggaran bisa mencapai lebih dari 90 persen pada akhir tahun.
“Kenaikan anggaran pendidikan pada APBD-P jumlahnya siginfikan. Sementara waktu yang tersisa untuk tahun anggaran ini hanya tiga bulan saja. Kami minta Dinas Pendidikan serius bekerja,” ujar Sitti, Selasa (12/9).
Dia mengatakan Fraksi Golkar berharap program kegiatan pada APBD-P hendaklah direncanakan dengan matang.
“Program yang telah direncanakan harus bisa berjalan sesuai target. Jika tidak akan menimbulkan silpa (sisa anggaran lebih penggunaan anggaran) dalam jumlah besar di akhir tahun. Ini kan rugi karena dananya terpaksa kembali ke kas daerah. Padahal seharusnya sampai ke masayrakat dalam bentuk program,” tegas Sitti.
Dia mengatakan pasca pengalihan kewenangan urusan pendidikan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi mulai Januari lalu, Dinas Pendidikan memang punya beban kerja yang berat. Anggaran yang diberikan pun relatif besar. Sehingga kepala Dinas Pendidikan dan kepala bidang harus bekerja dengan optimal.
Menurut dia ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan dengan sesegera mungkin. Salah satunya terkait tunjangan guru dan honorer. (titi)
