PADANG – Ikatan Keluarga Besar (IKB) Alumni Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta meminta DPR RI menolak Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dikeluarkan pemerintah.
Ketua Umum IKB Alumni FH UBH Miko Kamal melalui relis yang diterima Singgalang, Senin (17/7) menyebutkan, kebijakan pemerintah mengeluarkan Perppu melanggar prinsip negara hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 (3) UUD 1945.
Menurutnya, dalam UUD 1945 dinyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum ini merupakan elaborasi kongkrit dari cita-cita para pendiri bangsa yang menginginkan terbentuknya negara yang dikelola berlandaskan hukum (rechtstaat), bukan sebuah negara kekuasaan (machtstaat)
Pasal 1 (3) Konstitusi ini bermakna bahwa setiap subjek hukum (baik person maupun recht person) dijamin hak-haknya secara hukum tanpa diskriminatif. Subjek hukum hanya boleh dinyatakan bersalah setelah melalui proses hukum yang adil.
Dalam konteks Ormas, prinsip Negara Hukum ini sudah terakomodir dengan baik dan benar di dalam Pasal 70 UU No. 17 Tahun 2013, dimana pembubaran setiap Ormas harus melalui proses hukum di lembaga peradilan.
Dengan demikian, lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 yang dengan sengaja menghilangkan mekanisme hukum dalam membubarkan sebuah Ormas, patut diduga Pemerintah telah melakukan pelanggaran serius terhadap Konstitusi.
IKB menghimbau pemerintah untuk senantiasa mengaktualkan dan mengimplementasikan konsep rechtstaat dalam setiap kebijakan pengelolaan negara
IKB meminta DPR RI mempergunakan Hak Angket untuk menyelidiki sikap pemerintah yang diduga sedang mencoba mengubah konsep rechtstaat menjadi machstaat. (aci)
