oleh

Andre Pertanyakan Baliho Kapolda, Mulyadi Tanggapi Santai

PADANG – Anggota Komisi III DPR RI Mulyadi menanggapi santai beredarnya baliho iklan layanan masyarakat Polri bergambar Kapolda Sumbar yang terdapat di hampir semua wilayah Sumatera Barat.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu belakangan ini, banyak beredar baliho Kapolda Irjen Pol Fakhrizal yang tidak terkait dengan tupoksinya sebagai anggota Polri karena berbaju koko (bukan baju dinas) dengan tulisan “Bersatu untuk Sumbar Maju” dan ditambah lagi dengan embel embe tulisan “Sahabat Fakhrizal”.

Sebelumnya, anggota DPR RI, Andre Rosiade melalui akun twitter miliknya menyebut beredarnya baliho bergambar Kapolda itu terindikasi sebagai aktivitas politik. Penggunaan baliho yang bergambar Kapolda dengan menggunakan baju muslim itu sudah menyimpang dari tupoksinya sebagai anggota Polri.

Mulyadi sendiri cenderung menyikapi dengan santai.  Ia menyebutkan sebagai seorang perwira tinggi aktif di lingkungan Polri, Irjen Fakhrizal harus bersikap netral dan mematuhi aturan yang ada terkait peran serta tugas dan fungsi anggota Polri.

“UU No 2 Tahun 2002 khususnya pasal 28 ayat 1 dan 2 yang secara tegas melarang anggota Polri terlibat dalam kegiatan politik praktis dan apabila ingin ikut berpolitik harus mengundurkan diri dari kedinasan,” tegasnya.

Ditambahkan Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar itu, apa yang dilakukan Fakhrizal jelas berberda dengan anggota partai politik yang bebas melakukan kegiatan politik kapan saja termasuk memasang baliho dan tanda gambar dirinya.

“Apakah Kapolda saat ini telah terlibat politik praktis seperti yang dipersoalkan Andre Rosiade, akan saya dalami dulu, khususnya terkait adanya masukan ke Komisi III tentang adanya upaya pengumpulan KTP yang dikoordinasikan anggota polri. Apakah hal itu betul dan menjadi fakta yang terjadi di lapangan, atau hanya sekedar isu,” jelas peraih suara terbanyak di Pileg 2019 silam.

Politisi asal Bukik Apik itu meminta semua anggota Polri wajib menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang undang dan peraturan yang berlaku. (rel)

Loading...

Berita Terkait