PADANG - Sumatera Barat termasuk salah satu daerah rawan bencana. Bahkan, segala bencana ada, mulai letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, dan lainnya sehingga cap sebagai daerah supermarket bencana pun melekat.Kondisi itu membuat mitigasi bencana harus kontinu dilakukan. Namun ironisnya, dana mitigasi dan terkait kebencanaan yang dialokasikan dalam RAPBD 2020 justru turun tajam.
Menurut Anggota DPRD Sumbar Lazuardi Erman, alokasi kegiatan mitigasi maupun kegiatan terkait kebencanaan lainnya yang dikelola oleh instansi yang menanganinya (Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD), dalam RAPBD 2020 hanya sekitar Rp9 miliar. Sedangkan tahun sebelumnya (APBD 2019), dialokasikan kurang lebih Rp25 miliar.Penurunan tajam alokasi dana itu tentu berdampak pula kepada mitigasi bencana dan kegiatan revelan. Padahal, dalam kerangka tinggal di daerah yang dikelilingi ancaman bencana, menuntut anggaran kebencanaan yang ideal sehingga kegiatan mitigasi bencana lebih intens dilakukan, baik secara kuantitas maupun kualitas.
"Bencana itu tidak bisa dipastikan kapan datangnya. Tetapi tetap mengintai. Apalagi gempa dan tsunami yang di Sumbar sendiri ancaman tsunami itu berpotensi terjadi di tujuh kabupaten/kota seperti Pessel, Padang, Padang Pariaman, Pariaman, Agam, Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai," ujar mantan Wakil Ketua DPRD Agam itu di Padang, Kamis (31/10).Ketua Partai Golkar Agam ini menyebutkan, baik Gubernur Irwan Prayitno maupun Wagub Nasrul Abit sering mewanti-wanti lantaran Sumbar berada di daerah rawan bencana, maka menjadi suatu keharusan bagi Sumbar untuk memiliki mitigasi bencana. Sosialisasi wajib terus dilakukan agar masyarakat dari berbagai elemen memahaminya sehingga bila terjadi gempa maupun peringatan tsunami, masyarakat tidak panik menghadapinya.
Apa yang diingatkan Gubernur dan Wagub itu, Lazuardi sangat mendukung. Tapi pada kenyataan,komitmen untuk mendukung kegiatan mitigasi bencana tersebut tidak disikapi dengan dukungananggaran yang memadai. Justru dieksekusi dengan alokasi anggaran yang jauh dari angka ideal."Kita ingin tahu lebih dalam, apa yang mendasari Pemprov sehingga anggaran kebencanaan turun tajam di RAPBD 2020 ketimbang APBD 2019. Padahal ancaman bencana ada di depan mata dan berpotensi terjadi. Ini seharusnya difilter dan dibentengi sehingga kerugian yang ditimbulkan akibat bencana bisa diminimalisir," katanya. (efendi)
Editor : Eriandi, S.Sos
