[caption id="attachment_12747" align="alignnone" width="590"]
Ilustrasi. (*)[/caption]PADANG - Sampai saat ini belum ada titik terang untuk pemenuhan anggaran Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar. Kedua lembaga bentukan Undang-Undang ini biasanya mendapatkan dana operasional dari APBD provinsi. Namun pada 2017 kedua lembaga tersebut tak mendapatkan dana.
Ketua KI Sumbar, Syamsu Rizal mengatakan sudah ada surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri yang) memberikan peluang bagi dianggarkannya KI dan KPID melalui APBD Provinsi.Namun surat itu tetap tak memberikan keberanian pemerintah provinsi terutama Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk memberikan dana. Ini dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) di lingkungan pemprov Sumbar. Dalam perubahan itu letak KI dan KPID tak pasti.
Melihat ketidakberanian Pemorov memberikan dana, Ketua KI Syamsu Rizal dan Wakil Ketua KI Arfitrianti mempertanyakan niat baik Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo)."Gubernur sudah paham dengan kondisi ini. Dari pertemuan terakhir dengan Gubernur, sudah diminta Diskominfo untuk menuntaskan persoalan ini," kata Syamsu Rizal. Namun, kata dia, sampai saat ini Dinas Kominfo tetap tak mencarikan solusi.
Wakil Ketua KI Sumbar Arfitrianti mengingatkan, KI dan KPID merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU. Di daerah, lembaga ini dibiayai melalui APBD. Dari surat Mendagri juga sudah dijelaskan pemerintah daerah bisa menganggarkan."Lagipula, selama ini, anggaran KI dan KPID juga berada di bidang Kominfo. Merujuk surat Mendagri, tentunya tidak ada perubahan dari pencantolan anggaran KI dan KPID di bidang Kominfo seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya," ujarnya.Seperti diketahui, KI dan KPID Sumbar tidak mendapat alokasi anggaran dari APBD Sumatera Barat tahun 2017. Tahun 2014, KI mendapat alokasi anggaran sekitar Rp400 juta, tahun 2015 sebesar Rp1,3 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp1,9 miliar. (titi)
Editor : Eriandi, S.Sos
