PADANG – Meski Pemprov Sumbar sudah serius untuk menuntaskan pembangunan Masjid Raya Sumbar, namun nantinya jika sudah dikelola oleh lembaga tersendiri harus meperhatikan biaya perawatan yang tinggi. Untuk itu perlu pertimbangan dana perawatan Masjid dengan arsitektur termegah di Asia Tengga ini tetap dialokasikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Sekarang untuk biaya beban listrik dengan daya 345 KV tiap bulan dibutuhkan Rp20 juta lebih. Itupun sudah masuk kelompok sosial. Anggaran bulanan seperti itu kemungkinan tidak bisa ditanggulangi dengan infak dan sadakah dari jamaah,”kata Kepala Biro Bina Sosial Setdaprov Sumbar, Syahril B di Padang, Selasa (20/12).
Menurutnya anggaran itu belum termasuk honor tenaga kebersihan, keamanan, garin dan imam masjid. Namun menurut Syahril bagaimana bentuk pengelolaan masjid itu nanti baru akan dirembukkan setelah bangunan selesai 100 persen dan status Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) diusulkan untuk dicabut. (yose)
