[caption id="attachment_10206" align="alignnone" width="600"]
Ilustrasi (net)[/caption]PADANG - Sejumlah proyek strategis Dinas Prasana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Sumbar terkendala belum selesainya pembebasan lahan oleh pemerintah kota, atau kabupaten tempat proyek itu dilaksanakan.
"Ketergantungan kita kepada pemerintah kota atau kabupaten sangat besar karena pembebasan lahan adalah tanggung jawab mereka. Sedangkan pekerjaan tidak dapat tuntas tanpa hal itu," kata Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Sumbar, Suprapto di Padang, Selasa (3/11).Menurutnya, jika persoalan pembebasan lahan berlarut-larut, maka pengerjaan proyek bisa batal, karena proyek memiliki batas waktu pengerjaan.
"Kita berharap pemerintah kota atau kabupaten bisa secepatnya menyelesaikan persoalan ini," katanya.Sejumlah proyek yang masih terganjal itu menurutnya terdapat di Kota Padang di antaranya proyek jalur evakuasi Alay-By Pass, Jalan Nipah - Teluk Bayur, Jalan Samudera, dan Jalan penghubung Jembatan Kuranji.
Selain itu, pembangunan fly over Padang Luar di Kabupaten Agam menurutnya juga terkendala pembebasan lahan."Padahal anggarannya telah tersedia, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena kesulitan dalam hal pembebasan lahan," katanya.Penjabat Gubernur Sumbar, Reydonnyzar Moenek di Padang mengatakan, persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan sarana umum seperti jalan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penunjukan penjabat bupati atau walikota."Kita ingin dalam pemerintahan para Pj ini, persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur bisa dilaksanakan secara maksimal," katanya. (aci)
sumber:antara
Editor : Eriandi
