PADANG - Peran Badan Kehormatan (BK) di lembaga legislatif dinilai penting untuk menjaga marwah dan ketaatan anggota pada aturan. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat menilai anggota dewan yang ditunjuk masuk ke BK harusnya diseleksi dulu.Menurut dia, anggota dan pimpinan BK haruslah dewan yang paling paham tetang fungsi kedewanan. Selain juga harus paling tahu tentang aturan yang mengatur tentang kewenangan dan fungsi dewan.
"Jika pemimpin dan anggota BK sama saja pengetahuannya atau malah lebih tak banyak tahu dari anggota lain percuma saja," ujar Hidayat, Rabu (20/1).Selama ini, kata dia, pemilihan anggota dan pimpinan BK dilakukan tanpa seleksi. Sehingga juga tak bisa dipastikan apakah memang mereka yang terpilih memiliki kapasitas lebih dibanding anggota dewan lainnya atau tidak.
Anggota dan Pimpinan BK yang paham aturan ini, kata dia, bisa pula mengingatkan jika ada pelanggaran aturan terkait fungsi dan kinerja kedewanan. Dia mencontohkan tentang lambannya proses pengurusan surat keputusan (SK) pengganti antar waktu (PAW) Politisi Demokrat, M. Nurnas yang menggantikan Eri Zulfian.SK itu sudah diajukan permohonan suratnya sejak awal Desember lalu. Namun belum kunjung selesai sampai sekarang. Setidaknya sudah lebih sebulan hari kerja. Padahal, dalam aturan perundang-undangan harusnya maksimal hanya 14 hari kerja."Jika anggota dan pimpinan BK teliti tentu ini bisa dipertanyakan," ujarnya. (titi)
Editor : Eriandi, S.Sos
