PADANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar merilis peningkatan jumlah masyarakat miskin di Sumbar. Jumlahnya meningkat 4.955 jiwa dalam kurun enam bulan. Yakni pada Maret 2016 totalnya 371.555 jiwa, meningkat menjadi 376.510 jiwa pada September 2016. Data itu telah dirilis BPS Sumbar pada situs resminya di https://sumbar.bps.go.id.
DPRD Sumbar mengkritisi peningkatan ini. Mereka berharap Pemprov menjalankan program pengentasan kemiskinan yang benar-benar efektif dan langsung terlihat manfaatnya. Selain juga mempercepat realisasi APBD Tahun 2017 agar banyak uang beredar di tengah masyarakat.
Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Yuliarman menilai selama ini program pengentasan kemiskina yang dilaksanakan selama ini tak efektif karena dibuat dan disusun tanpa meninjau langsung kebutuhan masyarakat di lapangan. Alhasil data dan permasalahan di tengah masyaarakat pun tak akurat. Kebijakan program pengentasan pun tak sesuai dengan kebutuhan.
Selain itu, Pemprov lebih banyak mengandalkan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) untuk menekan angka kemiskinan. Namun sejak Tahun 2015 dana itu tak boleh dianggarkan lagi oleh pemerintah pusat. Alhasil sangat mempengaruhi jumlah penduduk miskin.
Sementara itu anggota DPRD Sumbar lainnya, Muhammad Nurnas mengatakan kemiskinan sangat erat hubungannya dengan kondisi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonoi ini sangat terganggu. Salah satunya karena rendahnya realisasi APBD dan adanya penundaan dana alokasi umum (DAU) Dari pemerintah pusat.
“APBD 2016 Rp4,2 triliun namun penyerapan hanya 92 persen. Ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Sumbar. Belum lagi ada penundaan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Untuk itu, kata dia, perlu langkah strategis untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang bisa mengangkat ekonomi. Terutama dari investasi dan penanaman modal dari luar. Perekomian Sumbar tak boleh lagi hanya bertopang pada anggaran daerah.
