[caption id="attachment_28827" align="alignnone" width="620"]
Ilustrasi (net)[/caption]PADANG - APBD Sumbar 2017 sudah disahkan, Jumat malam (25/11). Total APBD Rp6,2 triliun.
Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengatakan pengesahan APBD itu tepat jadwal. Batas akhir sebenarnya 30 November mendatang. Namun DPRD dan Pemprov mengusahakan selesai beberapa hari sebelumnya."Kita harap APBD sudah mulai bisa direalisasikan mulai 1 Januari," ujar Hendra, Senin (28/11).
Hendra mengatakan APBD tahun ini memang tergolong riskan. Ini dikarenakan kebutuhan dana banyak, sementara anggaran terbatas. Untuk itu, kata dia, DPRD dan Pemprov mengutamakan anggaran program yang mendesak dan benar-benar penting saja.Dia menjelaskan kebutuhan dana untuk tahun ini jauh lebih besar karena adanya pengalihan 11 kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.
"Untuk 11 kewenangan itu dibutuhkan anggaran RP1,9 triliun lebih. Tapi penambahan anggaran tahun ini dari DAU (dana alokasi umum) hanya Rp699 miliar. Kekurangan anggaran mencapai Rp1 triliun," ujarnya.Namun, kata Hendra, keadaan sementara sudah teratasi. DPRD dan Pemprov sudah menyusun anggaran sedemikian rupa agar dana yang ada mencukupi. Caranya dengan hanya memberikan anggaran untuk program yang benar-benar prioritas dan perlu saja. Sementara anggaran lain dihemat.Dari total anggaran Rp6,2 triliun itu pendapatan daerah senilai Rp6,1 triliun. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp2,04 triliun, dana perimbangan Rp3,9 triliun dan pendapatan lain-lain Rp75 miliar.Kemudian belanja daerah senilai Rp6,2 triliun yang terdiri dari belanja tak langsung Rp4,18 triliun dan belanja langsung Rp2,03 triliun.
Lalu, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan (sisa lebih penggunaan anggaran-Silpa) Rp135 miliar dan pengeluaran pembuayaan Rp20 miliar.(Titi)
Editor : Eriandi, S.Sos
