[caption id="attachment_7061" align="alignnone" width="650"]
Ilustrasi (net)[/caption]PADANG - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat menilai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ideal untuk daerah ini berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah Rp2,3 juta. Artinya penghitungan UMP senilai Rp2,1 juta masih rendah.
"Angka idealnya adalah Rp2,3 juta per bulan. Tetapi angka UMP 2018 sebesar Rp2,1 juta cukup bisa diterima," kata Ketua KSPSI Sumbar, Arsukman Edy, Kamis (26/10).Menurutnya, kenaikan upah itu cukup membantu untuk meringankan beban hidup pekerja, meskipun belum maksimal. Ke depan diharapkan sebelum penetapan UMP dilakukan kembali survei terhadap standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk masing-masing provinsi, agar angka yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pekerja.
Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumbar Muzakir Aziz mengatakan pihaknya mau tidak mau harus menerima angka yang ditetapkan berdasarkan PP Nomor 78 tahun 2015 tersebut. "Kita tidak punya ruang untuk tidak setuju," kata dia.Padahal, menurut dia, UMP Sumbar sudah cukup tinggi, jauh berada di atas KHL di provinsi itu sehingga tidak semua perusahaan yang bisa membayarkannya, terutama untuk perusahaan yang masih dalam kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)."Apindo terus mendorong perusahaan untuk membayar upah pekerja sesuai UMP, tetapi memang ada perusahaan kecil (UMKM) yang belum bisa membayarkan sesuai standar itu," kata dia.Sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar Nazrizal menyebutkan kemungkinan Upah Minimal Provinsi Sumbar pada 2018 meningkat menjadi Rp2,1 juta atau naik dari 2017 yang hanya Rp1,9 juta. (yose)
Editor : Eriandi
