PADANG - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Provinsi Sumatera Barat, menyatakan sikap menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Hal itu dikatakan Ketua APTISI Provinsi Sumbar, Hendri Nofrianto, Kamis (22/9) kepada wartawan di Ruang Sidang Utama Kampus Institut Teknologi Padang (ITP).
Menurut Hendri, yang juga Rektor ITP ini bahwa RUU Sisdiknas ini tidak perlu dilanjutkan lagi, karena sejumlah hal yang tertuang dalam RUU tersebut tidak memberikan pengaruh positif kepada guru dan dosen perguruan tinggi swasta (PTS).
Salah satu poin dalam RUU tersebut adalah penghapusan Undang-Undang Guru dan Dosen. Penghapusan itu diketahui memasukkan guru dan dosen negeri ke dalam UU ASN, sedangkan guru dan dosen swasta masuk UU Ketenagakerjaan.
"Guru tetaplah guru yang merupakan profesi yang mulia, yang tidak bisa begitu saja disamakan dengan pekerjaan lainnya. RUU Sisdiknas ini tentu tidak saja menyulitkan guru atau dosen, pihak yayasan pun akan sulit mengambil kebijakan kedepannya. Ini juga kami anggap pelecehan terhadap profesi guru," kata Hendri.
Dia juga mengatakan kalau dalam pembahasan RUU Sisdiknas ini pihak dari APTISI, baik di pusat ataupun perwakilan di sejumlah provinsi juga tidak dilibatkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"Yang kita cemaskan, diam-diam sudah ketok palu untuk RUU Sisdiknas ini. Tapi untung sekarang ada jaminan dari DPR RI bahwa RUU Sisdiknas tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023," ujarnya.
Hendri juga menilai, dengan adanya perubahan UU untuk guru dan dosen PTS ini akan membuat kinerja dosen ke depan malah semakin berat.
Pada kesempatan itu, Rektor ITP ini juga mengatakan kalau pihak dari APTISI di sejumlah provinsi akan menggelar aksi agar RUU tidak dilanjutkan. Rencananya aksi akan digelar pada 27 atau 29 September ini.
Selain tuntutan terkait penolakan terhadap RUU Sisdiknas ini, pihaknya juga menuntut beberapa hal, pertama soal penerimaan mahasiswa baru oleh PTN agar lebih proporsional.
Editor : Eriandi
