JAKARTA - Setelah pemerintah mengembalikan status WNI Arcandra Tahar pada 1 September, apakah Putra Sumatera Barat itu akan diangkat kembali sebagai Menteri ESDM oleh Presiden Jokowi?. Hal ini tentu sepenuhnya kewenangan Presiden Jokowi.Tetapi sejumlah pihak mendukung hal tersebut, termasuk PDIP. "Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, silakan saja. Tapi kita harapkan ada equality before the law, persamaan di depan hukum, dan itu merupakan kewenangan Presiden," tegas Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (7/9).
Menurut Ketua DPP PDIP itu, pihaknya ingin agar orang lain yang punya peran besar bagi kepentingan bangsa mendapat keistimewaan yang sama. Dengan demikian, bukan hanya Arcandra yang bisa mendapat status WNI dengan cepat, tapi yang lain, yang juga sedang dibutuhkan oleh bangsa ini."Ke depan bagi masyarakat lain apalagi dibutuhkan untuk kepentingan bangsa dan negara maka diperlakukan perlakuan yang yang sama seperti Pak Arcandra. Misalnya atlet-atlet bulutangkis yang untuk menjadi WNI masih sulit," lanjutnya.
Karena itu kata Trimedya, PDIP tidak keberatan jika Arcandra kembali menjadi Menteri ESDM setelah berstatus WNI lagi. Apalagi, pengangkatan menteri adalah hak prerogatif presiden."Kalau Presiden Jokowi dengan posisi itu ingin Arcandra jadi menteri, baik menteri ESDM atau jabatan lain, itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Karena dia secara legal formal sudah sah," tambahnya.
Peneguhan status WNI Arcandra kata Trimedya, adalah cara Menkum HAM mencari celah hukum. Hal itu terima oleh Komisi III DPR. "Posisi Komisi III DPR bisa memahami langkah yang ditempuh pemerintah," pungkasnya.Sementara itu Ruhut Sitompul dari Fraksi Demokrat mendukung jika Presiden Jokowi, kembali mengangkat Archandra sebagai menteri ESDM."Kalau aku sih sudah bilang, kalau aku Presiden RI, Archandra pantas untuk balik jadi menteri. Dia itu aset kita lho, orang hebat. Aku ingat sekali sebelum dia diberhentikan, aku ketemu dia malam-malam, aku lihat orangnya nggak ada beban. Orangnya bersih kok," jelasnya.Orang-orang seperti Arcandra menurut Ruhut, sama dengan BJ. Habibie ketika masih di Jerman.
"Itu biasa disodori paspor dari negara di sana. Tapi, dia masih Indonesia. Di rumahnya biarpun 20 tahun di AS, panggil istri dan mertuanya pakai bahasa Padang. Jadi, Presiden Jokowi tak perlu malu kalaupun berniat mengangkat kembali Arcandra menjadi menterinya,” kata Ruhut.Dengan demikian tidak perlu malu, apalagi Archandra telah menunjukkan prestasinya dengan mampu mengurangi cost sampai triliun rupiah di Blok Masela. “Archandra suadh berhasil, masak kita malu?" pungkasnya.
Editor : Eriandi
