Aturan Baru Remisi Narapidana Disosialisasikan

×

Aturan Baru Remisi Narapidana Disosialisasikan

Sebarkan artikel ini

PADANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Sumbar) menyosialisasikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2022 sebagai landasan hukum yang mengatur tentang pemberian hak remisi serta integrasi terhadap narapidana.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang dan dihadiri jajaran Pemasyarakatan yang ada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar.

“Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 harus disosialisasikan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan yang ada di Sumbar sebagai dasar hukum memberikan hak narapidana berupa remisi ataupun integrasi,” kata Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sumbar R Andika Dwi Prasetya, usai membuka acara di Padang, Rabu (9/2).

Ia menjelaskan Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 merupakan regulasi yang mengatur pemenuhan hak warga binaan pasca dikabulkannya sebagian gugatan atas sejumlah pasal dalam PP 99 tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Salah satunya adalah ketentuan Justice Collaborator (bekerjasama untuk membantu membongkar kasus) yang sebelumnya menjadi syarat mendapatkan hak remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika, korupsi, terorisme, dan lainnya. “Justice Collaborator (JC) tidak lagi menjadi syarat untuk mendapatkan remisi, namun menjadi penghargaan (reward) bagi narapidana yang melakukannya (JC),” katanya.

Ia menegaskan hilangnya JC sebagai syarat untuk mendapatkan hak warga binaan, tidak semerta-merta menghilangkan semangat pemberantasan narkoba, korupsi, dan kasus lainnya.
Karena Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 tidak menghilangkan syarat-syarat khusus dalam pemberian hak narapidana sesuai dengan PP 99 tahun 2012.