[caption id="attachment_34542" align="alignnone" width="600"]
Ilustrasi. (antaranews)[/caption]JAKARTA - Pemerintah siap menerbitkan aturan terkait harga acuan batu bara untuk pasar domestik (domestic market obligation/DMO) dalam minggu ini. Regulasi itu akan dituangkan dalam Peraturan Menteri (PM) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakn, pemerintah melalui arahan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tarif listrik PT PLN (Persero) tahun ini hingga tahun depan tidak mengalami kenaikan. Guna mengurangi beban PT PLN (Persero) karena harga batu bara dunia tengah naik, maka disusun Peraturan Menteri (PM) yang akan mengatur harga batu bara acuan untuk kelistrikan nasional."Harga berapa? Ya nanti kalau sudah PP (Peraturan Pemerintah) jadi. Turunan itu, saya buat Permen ESDM, dari situ diumumkan harganya. Ancer-ancer berapa? Ya nanti dulu," tuturnya, di Ruang Damar, Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (5/3/2018).
Jonan menegaskan, aturan tersebut akan mengatur harga batu bara untuk kelistrikan yang dapat memprtahanakan tarif listrik pada level saat ini. Dengan demikian, meskipun hingga 2019 tidak ada kenaikan tarif listrik, dapat dipastikan PT PLN (Persero) tidak akan menanggung beban."Jadi tidak buat PLN sampai merugi yang luar biasa," ujarnya.
Sementara itu terkait dengan subsidi, Jonan mengatakan, akan diberikan subsidi kepada pelanggan golongan 450 VA atau 900 VA yang masuk dalam golongan tidak mampu. Subsidi akan bertambah sejalan dengan kenaikan jumlah pelanggan tidak mampu.Misalnya, kata dia, program listrik desa yang terus berkembang membuat tambahan pelanggan 450 VA dan 900 tidak mampu mencapai 1 juta pelanggan dalam setahun. Oleh karena itu, ekspansi listrik daerah dapat meningkatkan jumlah subsidi."Tapi tidak akan tambah subsidi yang karena harga batu bara naik, karena itu akan di atur. Insya Allah minggu ini" ujarnya. (aci)
