PAYAKUMBUH - Lesunya pertumbuhan ekonomi, membuat masyarakat berpenghasilan rendah sangat merasakan dampak yang ditimbulkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah daerah berencana memberikan bantuan untuk mengurangi dampak yang timbul itu.Bantuan pangan untuk masyarakat yang terkena imbas secara ekonomi akibat wabah Covid-19 harus menjadi prioritas dan perhatian. Pasalnya, akibat pandemi Virus Corona ini banyak para pekerja yang kehilangan pendapatan setelah dirumahkan untuk sementara waktu dari tempat kerjanya.
"Selain itu, para pedagang kaki lima maupun pendagang warungan dan kios yang berjualan di lingkungan pendidikan juga turut terkena dampak ekonomi. Sehingga, kebutuhan pangan bagi mereka menjadi hal yang prioritas," ujar Walikota Payakumbuh Riza Falepi, kepada wartawan, Kamis (9/4).Menurutnya, Pemko Payakumbuh menyediakan anggaran Rp37,8 miliar untuk penanganan sosial ekonomi dampak Covid-19 di kota itu. Saat ini, kelurahan dan Dinas Sosial Kota Payakumbuh sedang melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak Virus Corona. Khusunya kepada masyarakat yang kurang mampu. "Dari hasil pendataan di tingkat RT dan kelurahan, hasilnya akan disampaikan ke kecamatan untuk ditindaklanjuti ke Pemko Payakumbuh melalui Dinas Sosial," tambah Riza.
Selain itu, Riza juga mendapatkan informasi dari Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, saat mengadakan rapat melalui video confrence, bahwa akan ada pendistribusian bantuan dari pemerintah provinsi untuk masyarakat yang terdampak Virus Corona. Namun bantuan itu akan didistribusikan kepada masyarakat pada setelah selesai pendataan di tingkat kelurahan dan kecamatan."Kita dapat informasi, pihak provinsi juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk penanganan sosial ekonomi dampak Covid 19. Untuk 3 bulan kedepan akan dibagikan 200 ribu/bulan per Kepala Keluarga (KK). Namun gubernur memberikan kebebasan kepada kepala daerah untuk menentukan bantuan tersebut, dan dapat diberikan berbentuk uang atau berbentuk sembako. Serta 370 ton beras sudah dipersiapkan untuk ini," katanya.Dikatakan, bantuan tersebut diluar dari bantuan PKH yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. "Jika telah mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah pusat, maka tidak menerima bantuan dari provinsi. Hal ini dilakukan, agar bantuan tersebut dapat merata diberikan kepada yang belum pernah mendapatkan bantuan," pungkasnya. (bule)
Editor : Eriandi, S.Sos
