PADANG - Penyaluran bantuan dari Pemprov Sumbar bagi warga terdampak covid-19 hingga, Jumat (10/4) ternyata belum bisa juga direalisasikan. Padahal, rapat Gubernur dan Bupati/Walikota yang dilangsungkan dengan video jarak jauh sudah berapa kali dilakukan."Pemprov Sumbar sebenarnya sudah menyiapkan anggaran, uangnya ada. Uang itu hasil dari penyisiran anggaran yang tidak dilaksanakan, tapi belum bisa terlaksana," sebut Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit dihubungi Singgalang.
Alasan utama tidak dapat dilaksanakannya penyerahan bantuan itu dengan cepat, karena data dari Kabupaten dan Kota di Sumbar belum ada yang masuk ke Pemprov Sumbar. Sementara Pemprov Sumbar membutuhkan data tersebut untuk menyalurkan bantuan.Karena, masyarakat yang dibantu adalah masyarakat yang berada di kabupaten/kota. Dengan indikator mereka yang tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan. Sebelumnya Pemprov Sumbar memperkirakan jumlahnya adalah sekitar 15 persen dari jumlah warga miskin Sumbar yakni 476 ribu warga.
"Kami jelas sangat membutuhkan data, karena masyarakat itu berada di kabupaten dan kota,"sebutnya.Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memberikan bantuan bagi warga yang terdampak corona masing-masing Rp200 ribu/jiwa/bulan. Bantuan itu rencananya akan dibagikan dalam bentuk uang selama tiga bulan.
Bantuan Pusat Harus Tepat SasaranTerkait pemerintah pusat akan memberikan bantuan untuk pekerja harian yang terdampak wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Bantuan senilai Rp600 ribu itu, akan diberikan per Kepala Keluarga.“Jadi, tadi kita teleconference dengan sejumlah Menteri. Bahwa ada tiga prioritas utama yang akan diambil menyusul merebaknya wabah Corona ini. Yang pertama adalah kesehatan, lalu kemanusiaan dan yang ketiga masalah kebijakan di daerah,” ujarnya, Kamis (9/4). (yose)
Editor : Eriandi
