PADANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pemilu Partisipatif bertajuk ‘Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilihan Umum 2024’Kegiatan rakor yang dihadiri Staf Ahli bidang Hukum dan Pemerintahan Jasman, dirangkai dengan deklarasi damai Pemilu 2024 serta soft launching Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif ‘jarimu awasi pemilu’ dan Posko Kawal Hak Pilih, Selasa (14/2).
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, mengatakan kegiatan rakor ini dalam rangka kebersamaan untuk suksesnya pemilu. Keberadaan Bawaslu banyak bersentuhan dengan sejumlah stakeholder, tidak saja dalam tugas pengawasan dan pencegahan, tapi juga proses penyelesaian sengketa dan penangkapan pelanggaran.“Bawaslu saat ini juga sedang melakukan proses penyelesaian sengketa untuk melindungi hak konstitusi warga negara,” ujar Alni.
Mewakili gubernur , Jasman menyampaikan pemerintah daerah berharap proses pengaduan masyarakat bisa dipercepat. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat akan bertambah dan otomatis akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Parmas dan Hubmas Bawaslu Sumbar Muhammad Khadafi, menyampaikan pengawasan itu sifatnya keharusan. Karena itu, kegiatan rakor ini dalam upaya mengajak semua stakeholder untuk bisa bersama-sama melakukan pencegahan di ruang ruang publik.
“Harapan kami, seyogyanya kegiatan pengawasan, pencegahan dan penindakan menjadi komitmen bersama,” jelas Khadafi.Dikatakan Khadafi, jumlah personel Bawaslu Sumbar 3.454 orang, plus 17.522 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bawaslu juga akan menyiapkan petugas pengawas sampai ke TPS. Apalagi keterlibatan berbagai organisasi dan tokoh adat sebagai pengawas partisipatif, juga menjadi harapan bagi Bawaslu akan lebih baiknya pengelolaan aspek aspek dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.Dengan semangat pengawasan partisipatif, lanjut Khadafi, Bawaslu Sumbar dan semua kabupaten kota, berkolaborasi dengan berbagai kalangan dalam menegakkan aturan pemilu agar kepercayaan publik bisa terpenuhi, mulai dari akademisi, ormas, organisasi agama, paguyuban, organisasi pemuda, organisasi profesi dan jurnalis hingga kelompok disabilitas. Harapannya, bagaimana pemilu bisa berjalan dengan lancar dan damai, berkualitas dan berkeadilan.Kabag Pengawasan Andi Bastian melaporkan rakor dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, Bawaslu selalu melakukan berbagai aspek kegiatan pengawasan dan pencegahan dengan melibatkan berbagai stakeholslder. Karena Bawaslu menyadari, tugas tugas pengawasan tidak dapat dilakukan dikerjakan oleh Bawaslu sendiri tanpa dukungan stakeholder dan masyarakat. (oi)
Editor : Eriandi, S.Sos
