JAKARTA - Polemik dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menimbulkan dua pandangan yang berbeda di DPR RI.Beberapa fraksi di DPR meminta untuk dibentuk Panitia Khusus (Pansus) ada pula yang meminta untuk Panitia Kerja (Panja). Namun belakangan telah diputuskan untuk membentuk Panja DPR.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menilai saat ini tidak ada urgensi untuk membentuk Pansus terkait penyelesaian kasus perusaahan pelat merah yang telah merugikan negara hingga Rp13 triliun tersebut.Menurut Deddy pembentukan Pansus justru saat ini tidak tepat, sebab pemerintah sudah bergerak untuk menyelesaikan kasus tersebut, baik dari Kejaksaan dalam menangani persoalan hukum maupun pemerintah khususnya dalam mencari solusi pengembalian uang nasabah.
"Kalau pemerintah tidak menunjukkan etikad menyelesaikan masalah Jiwasraya itu secara cepat tentu kita akan medorong Pansus. Tapi ternyata pada penutupan masa sidang itukan pimpinan DPR sudah menagih instansi terkait, dan langsung Kejaksaan bergerak," kata Deddy saat diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (19/1)."Mereka ekspose kasus, menetapkan tersangkanya, menjelaskan kasusnya, lalu bahkan sekarang sudah ditahan orang-orang yang disangkakan terlibat dalam kekaacauan di Jiwasraya, karena itu dalam rapat pimpinan DPR disepakati dibentuk Panja bukan Pansus," tambahnya.
Deddy menjelaskan bahwa pembentukan Pansus justru akan mengganggu penyelesaian kasus itu sendiri. Karena itu Panja dipilih agar proses penanganan hulum maupun pengembalian uang korban bisa segera diselesaikan."Jadi tidak ada lagi perdebatan soal Pansus atau Panja kalau masih mau ada lain selain panja itu sah-sah saja itu upaya, tapi sekarang kita sudah bentuk Panja. Ini sudah jadi keputusan DPR kalau PDI Perjuangan melihat proses hukumnya udah jalan, kalau kita masuk lagi Pansus itu ada redundant (mubazir)," tambahnya dikutip dari okezone.Dalam kesempatan yang sama, Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin memiliki pandangan lain, menurutnya pembentukan Pansus dirasa tepat melihat besarnya nilai kerugian negara tersebut. Bahkan ia menyebut bahwa kasus ini sebagai 'perampokan' terbesar di BUMN sepanjang sejarah."Kalau kira lihat dari permasalahan kasus ini dari kerugian yang sangat besar mungkin ini kasus terbesar dugaan penyelewengan, penjarahan, peramporkan di BUMN sepanjang sejarah Indonesia merdeka," ungkapnya. "Jadi karena skalanya sangat besar tentu yang paling tepat untuk menyelesaikan ini secara politik adalah Pansus," tuturnya. (aci)
