[caption id="attachment_28827" align="alignnone" width="620"]
Ilustrasi (net)[/caption]PADANG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret anggaran bantuan keuangan khusus untuk kabupaten/kota pada APBD Sumbar 2017. Anggaran itu senilai Rp89 miliar dari total APBD senilai RP6,245 triliun. Dana itu terancam hilang dan tak bisa disalurkan.
"Kami sudah mendapatkan kabar dari Pimpinan DPRD terkait evaluasi Kemendagri ini. Sudah sangat pasti anggaran Rp89 miliar itu batal dianggarkan dan tak jadi disalurkan," ujar Yuliarman, Senin (26/12).Dia menjelaskan dana itu dicoret Kemendagri karena presentase untuk belanja modal tak mencukupi. Rata-rata belanja modal nasional ada 22,5 persen dari total APBD. Sumbar seharusnya 24 persen. Namun untuk 2017 ini hanya berkisar 15 hingga 20 persen.
Selain itu, tambah dia, anggaran belanja pegawai terbilang besar."Mau bagaimana lagi anggaran belanja pegawai memang tak bisa lagi dikurangi karena beralihnya beberapa urusan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi," ujarnya.Total ada 11 kewenangan yang dialihkan. Beberapa di antaranya urusan pendidikan, pertambangan dan lainnya.Anggaran belanja pegawai paling banyak yakni untuk urusan pendidikan. Yakni mencapai 47 persen dari total APBD Sumbar. Dalam alokasinya bidang pendidikan dialokasikan Rp1,9 triliun di APBD 2017. Namun jumlah itu membengkak menjadi 47 persen atau sekitar Rp3,9 triliun karena pemerintah provinsi mesti menanggung puluhan ribu gaji aparatur sipil negara (ASN) dan juga pegawai tak tetap atau honorer SMA/SMK. (titi)
Editor : Eriandi, S.Sos
