PARIK MALINTANG - Di tengah situasi pandemi Covid-19, kayaknya tak jauh beda dengan situasi pascagempa akhir 2009 silam. Terutama dalam segi bantuan yang akan dan telah diterima masyarakat."Artinya, ada kekacauan dan kebingungan yang terjadi pada saat pendistribusian bantuan langsung tunai (BLT) misalnya," kata Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Padang Pariaman, Januar Bakri, Sabtu (9/5/2020).
Namun demikian, anggota dewan yang periode lalu jadi Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman tersebut siap menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, terkait ketimpangan yang mereka terima di tengah masyarakat dari pemerintah."Yang merasa harus dapat bantuan, tetapi tidak kebagian, silakan lapor ke DPRD Padang Pariaman. Selaku wakil masyarakat, saya siap dan anggota dewan pun harus siap untuk mencarikan solusinya," ungkap Januar Bakri.
Tetapi, katanya lagi, keluhan itu tidak asal keluhan. Betul-betul sesuai data dari nagari, bahwa yang bersangkutan punya hak dalam bantuan, tetapi tidak diberikan atau tidak masuk dalam data sebagai penerima.Januar Bakri yang Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padang Pariaman ini melihat situasi dan kondisi masyarakat kian tidak sehat lagi. Apalagi, pada fase bantuan akan dibagikan.
"Perlu kita ketahui, bahwa uang yang beredar di republik ini jumlahnya tetap segitu. Hanya saja peruntukannya yang kadang-kadang dikurangi pada bidang infrastruktur, dan dilebihkan pada bidang sosial masyarakat seperti saat ini," ulas dia.Tentunya, hal demikian adalah bagian dari penyeimbangan terhadap dinamika di tengah masyarakat itu sendiri."Soal bantuan sosial atau Bansos, kita telah mewanti-wanti pihak terkait, seperti Dinas Sosial di kabupaten agar selalu melakukan penganggaran secara maksimal, supaya tidak ada kekecewaan masyarakat di kemudian hari," sebutnya. (damanhuri)
Editor : Eriandi
