“Saya prihatin dengan informasi banyaknya warga terpapar radikalisme itu. Menurut saya, bupati harus memvalidasi kebenaran informasi itu dengan berbagai indikator radikalisme. Apalagi ini dikaitkan pula dengan NII, yang secara organisasi sudah lama tidak ada di Indonesia ini,” kata Syukri.Agar persoalan tuntas sampai ke akar-akarnya, sebut dia, pemerintah juga harus mengikutsertakan ulama dan niniak mamak. Perlu, sebutnya, berkolaborasi dan bersinergi untuk peningkatan literasi, atau pemahaman tentang Islam yang moderat.
Syukri menyebut, kini sudah saatnya umat dicerdaskan, sehingga mereka memahami secara benar tentang konsep bernegara dalam Islam, toleransi dalam keberagaman suku dan penganut agama, dan lain-lain.Di lingkungan kampus, khususnya IAIN Batusangkar, menurut Syukri, mahasiswa, dosen, dan para karyawan sudah melakukan antisipasi sejak dini, karena sudah ada kajian-kajian tentang Islam moderat tersebut. “Ada juga materi terkait Fiqh Siyasah atau politik yang umumnya diajarkan di semua jurusan,” jelasnya.
Meragukan dataKetua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sumatera Barat Dr. Adil Mubarak mengakui, sebenarnya banyak juga pihak yang meragukan data yang dirilis Mabes Polri, terkait jumlah warga Sumbar yang terpapar radikalisme dan menjadi anggota NII.
[caption id="attachment_138405" align="alignnone" width="682"]
Dr. Adil Mubarak[/caption]“Pemda mestinya segera merespon secara resmi data yang dirilis Polri tersebut. Setahu kami, sampai hari ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah secara khusus tentang data tersebut,” ucapnya menjawab Singgalang via aplikasi WhatsApp pada jaringan pribadi (japri).
Kemudian, imbuhnya, pemerintah daerah juga harus berkoordinasi dengan para pihak, termasuk kelompok-kelompok sosial masyarakat, untuk menggali kevalidan data tersebut, dan tentunya hal itu sebagai dasar menyusun langkah-langkah strategis, dalam mengurangi tensi keresahan, yang sedang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat kita.Data tersebut, kata dosen Universitas Negeri Padang (UNP) itu, oleh pemerintah daerah bisa dijadikan pemicu untuk meningkatkan kewaspadaan, terhadap gerakan penyebaran virus radikalisme dan mengarah ke terorisme ini.
“Banyak juga kalangan yang meragukan data tersebut, maka pemda dalam hal ini juga harus memberikan informasi yang proporsional, agar publik bisa lebih tenang dan rasional melihat data yang dirilis. Perlu ada kolaborasi yang sinergis di antara stakeholder, pemerintah dan masyarakat,” jelasnya.Adil berpendapat, ekspos data warga Sumbar yang menjadi anggota gerakan NII yang jumlahnya ribuan itu, menjadi pengingat bagi semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Bahwa kita sedang aman-aman saja, sebutnya, ternyata belum sepenuhnya demikian.
FKPT, tuturnya, adalah organisasi yang di dalamnya adalah masyarakat. Tugas forum ini, ujarnya, memang untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan terhadap meluasnya gerakan radikalisme mengarah ke terorisme ini, melalui pelibatan masyarakat secara luas.“Kita ikut berpartisipasi memperkuat daya tangkal masyarakat, terhadap virus-virus radikalisme yang disebar oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Kita sudah berkoordinasi dengan Pemprov, Kesbangpol, Polda dan beberapa kelompok masyarakat,” jelasnya.Dengan data tersebut, ajak Adil, mari semua pihak bersinergi dan berkolaborasi melakukan tindakan pencegahan yang masif dan lebih efektif, memberikan edukasi, serta meningkatkan literasi tentang radikalisme dan terorisme.Dikatakan, atas data tersebut ada yang tidak setuju, maka ini perlu kita kritisi. Kita kawal proses hukumnya, supaya tidak ada yang dikorbankan atau diskriminatif. “Saya yakin, semua kita sangat terkejut dan resah. Untuk itu, perlu ada langkah konkret agar semuanya clear (jernih),” katanya.
SelesaiPersoalan terorisme, radikalisme dan gerakan NII itu, sebenarnya di tingkat Nagari Barulak sudah selesai. Semua elemen masyarakat telah berkoordinasi dalam rapat khusus untuk membahas hal tersebut, pada 29 Maret 2022 lalu.
[caption id="attachment_138406" align="alignnone" width="682"]
Dr. Irman.(ist)[/caption]Cuma saja, Irman –sebagaimana narasumber lainnya—mendesak Pemkab Tanah Datar juga melakukan hal serupa, dengan yang dilakukan di Nagari Barulak. Bedanya, kalau di nagari melibatkan lembaga unsur, maka di tingkat kabupaten mengikutsertakan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), plus niniak mamak, bundo kanduang, akademisi, organisasi sosial masyarakat, pemuda, dan lain-lain.
