Selain itu, Menko Airlangga juga menambahkan gerakan Inclusive Closed Loop ini akan diberi payung hukum dalam CSR untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di lokasi sekitar perusahaan melalui revisi PP No 47 Tahun 2001 akan diatur radiusnya, terutama untuk Kota/Kabupaten perusahaan itu beroperasi sehingga akan terasa manfaatnya.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian, Franky O. Widjaja mengatakan, sejak 2010 KADIN Indonesia bersama pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga riset, telah berupaya memperluas inisiatif ini menjangkau produk pangan strategis lainnya, dan pada tahun depan
menargetkan dapat memberikan pendampingan bagi 2 juta petani.“Sektor usaha memadukan inisiatif yang selama ini efektif dalam memberdayakan
perekonomian masyarakat, seperti skema Inclusive Closed Loop Flying Wheel, denganmodul dari berbagai negara yang berhasil menjadikan UMKM sebagai kekuatan ekonomi mereka,” pungkasnya.
Franky juga menambahkan, para petani di bawah pendampingan KADIN Indonesiamendapatkan pelatihan praktik pertanian, akses pada bibit unggul dan pupuk,
dukungan pendanaan, pendidikan literasi keuangan, dukungan teknologi tepat guna,berikut jaminan pembelian produk (off-taker) oleh perusahaan.
Selain Presiden Jokowi dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, acara ini juga dihadiri Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.Menteri-menteri ini hadir dalam rangka penandatangan nota kesepahaman antarapemerintah dengan KADIN Indonesia dalam kerangka penguatan kemitraan inklusifuntuk UMKM naik kelas.
Selain itu, acara ini juga menghadirkan panel diskusi yang berisikan Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Arif P. Rahmat; CEO e-Fishery, Gibran Huzaifah; CEO Pan Brothers, Anne Patricia Sutanto; dan Direktur Utama BRI, Sunarso pada panel diskusi 1 dengan tema“Peran Para Pemangku Kepentingan dalam
Membentuk Rantai Nilai dan Ekosistem yang Melibatkan UMKM”.Yang kemudian dilanjutkan dengan panel diskusi 2 yang dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik, Suryadi Sasmita; Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Adi Budiarso; Sinarmas APP, Elim Sritaba; dan Direktur Digital Business Telkom Indonesia; M. Fajrin Rasyid, dengan tema “Bagaimana Mendorong Peran Usaha Besar
dan Kebijakan Pemerintah yang Tepat untuk Membentuk Rantai Nilai dan Ekosistem Kemitraan”.(*)
Editor : Eriandi