PADANG - Hadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan Tahun Baru (Nataru) 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Excellent Room, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Rabu (21/12).Rakor dipimpin Wakil Gubernur, Audy Joinaldi, dihadiri kepala Perwakilan BI Sumbar, wali kota dan bupati se-Sumbar, OPD Penprov, Satgas Pangan, BPKP, Kadin, Bulog, PLN, BPS.
Wali Kota Padang Panjang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Zulkifli, S H didampingi Kabag Perekonomian dan SDA Setdako, Putra Dewangga, S.S, M.Si.Putra menyampaikan, dari rapat tersebut ada beberapa risiko inflasi yang akan terjadi pada nataru. Seperti kenaikan harga komoditi pangan menjelang nataru akibat kenaikan permintaan atau konsumsi masyarakat di tengah berlanjutnya pelonggaran mobilitas.
Selain itu, kenaikan harga komoditas pangan global dan hambatan distribusi akibat konflik Rusia-Ukraina mendorong kenaikan harga komoditas dalam negeri khususnya komoditas impor. Fluktuasi nilai tukar rupiah dan transmisi inflasi global di tengah konflik geopolitik Rusia-Ukraina.Lalu, kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras akibat masih tingginya harga pakan baik bungkil kedelai maupun jagung. Kenaikan harga pupuk mendorong kenaikan harga komoditas pertanian salah satunya beras.
"Curah hujan dengan intensitas sedang-tinggi meningkatkan hambatan produksi dan distribusi komoditas pertanian terutama cabai dan bawang merah," jelasnya.Ditambahkannya, risiko kenaikan tarif moda transportasi angkutan udara, angkutan dalam kota dan angkutan antarkota menjelang nataru. Kenaikan cukai rokok rata-rata 10% di 2023. Kenaikan harga LPG nonsubsidi ."Untuk kenaikan tersebut, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Di antaranya keterjangkauan harga dengan dilaksanakannya Operasi Pasar Murah lebih intensif. Operasi Pasar KPSD oleh Bulog, percepatan penyaluran bansos, pptimalisasi APBD, BTT, DTU dalam pengendalian inflasi, lemberian subsidi komoditi pangan," sebut Putra."Kita bisa juga dengan menstok pasokan mulai dari bantuan alat pertanian, dukungan teknologi, kerja sama wilayah untuk memenuhi pasokan pangan, optimalisasi toko tani dan Bulog sebagai buffer stock. Lalu, pendampingan peningkatan produktivitas petani, optimalisasi fungsi neraca pangan," tambahnya.
Selain itu, imbuhnya lagi, kelancaran distribusi harus jalan. Mulai dari kerja sama antardaerah komoditas pangan di dalam provinsi, memperkuat sistem logistik bahan pangan, pengawasan/sidak pasar oleh Satgas Pangan, mendorong pemerintah menjadi off taker hasil panen, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, koordinasi anggota TPID secara rutin dan lain sebagainya."Namun untuk Kota Padang Panjang, secara umum ketersediaan pasokan pangan strategis cukup. Karena didukung oleh pasokan produksi dari daerah tetangga seperti Kabupaten Tanah Datar, Solok, Padang Pariaman, Solok Selatan dan lain-lain yang sudah berlangsung secara Business to Business sejak lama," ungkapnya.
Hampir seluruh langkah sesuai hasil HLM ini, kata Putra, sudah dilakukan di Kota Padang Panjang. Namun masih perlu pemantapan dan optimalisasi dimasa yang akan datang. (MC)
Editor : Eriandi
