PADANG, SINGGALANG - Walaupun kemungkinan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) kehilangan status sebagai bandara internasional amat kecil atau bahkan nyaris tak akan terjadi, Pemprov Sumbar tetap diminta segera menyurati pemerintah pusat untuk memastikan status tak berubah.Jangan sampai isu dibiarkan tanpa aksi.
Apalagi hal ini pernah terjadi terkait pajak air permukaan PLTA Koto Panjang yang akhirnya hanya diberikan pemerintah pusat ke Riau. Sumbar kecolongan.Jika BIM tak lagi layani penerbangan internasional, perekonomian Sumbar akan sangat terpukul. Sementara saat ini saja kinerja ekonomi Sumbar di bawah rata-rata kinerja ekonomi Pulau Sumatera untuk tahun 2022. PDRB Sumbar pun berada di peringkat dua terendah.
Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan rapat gabungan pimpinan DPRD Sumbar dengan berbagai lembaga, mulai dari PT. Angkasa Pura II, Otoritas Bandar Udara, Bank Indonesia, Asita, Kadin, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Asisten Perekonomian, Badan Promosi Wisata dan sejumlah pihak lainnya.Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, berdasarkan pemaparan beberapa lembaga, bisa ditarik kesimpulan bahwa BIM akan tetap menjadi bandara internasional.
Kemungkinan status itu hilang amat kecil atau nyaris tak mungkin terjadi."Namun tetap saja Pemprov harus menyurati pemerintah pusat untuk memastikannya, berikan pemaparan dan data tentang sejumlah alasan BIM tak layak kehilangan status bandara internasional," ujar Supardi.
Dia mengatakan Sumbar pernah kecolongan karena tak serius menanggapi isu, salah satunya terkait pajak air permukaan PLTA Koto Panjang.Akhirnya isu benar-benar terjadi, pemerintah pusat tak memberikan bagian pajak tersebut pada Sumbar, melainkan hanya pada Riau. Ini sebuah kerugian.
"Memang benar bahwa BIM masih menjadi salah satu bandara di pulau Sumatera yang paling layak berstatus internasional. Kita optimis, namun kita tetap harus bergerak, kirimkan surat hingga segalanya pasti," ujar Supardi.Dia mengatakan provinsi-provinsi lain bisa jadi sudah bergerak dan melakukan lobi agar untuk melindungi bandara mereka. Maka Sumbar pun tak boleh diam-diam saja.Supardi memaparkan, dari rapat tergambar jelas bahwa penerbangan internasional di BIM meningkat dan mulai pulih pasca pandemi. Di lain sisi terbukti pula amat banyak penumpang luar negeri yang berhasil dibawa masuk ke Indonesia melalui BIM, baik itu umroh ataupun wisata untuk surfing di Mentawai, wisatawan dari malaysia, Thailand, Australia dll, TKI hingga orang rumpun melayu di Negeri Sembilan yang terbukti memiliki kedekatan dengan Minangkabau."Jadi jika BIM tak lagi ada penerbangan internasional bukan hanya sumbar yang rugi. Pemerintah pusat menargetkan 7 juta wisatawan luar negeri untuk 2023, BIM menyumbang banyak untuk target itu," katanya.
Junita Manurung dari Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah VI yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan memang benar pemerintah pusat akan mengurangi jumlah bandara internasional di Indonesia dari 35 menjadi 15 saja."Memang telah beredar isu di tengah masyaeakat bahwa BIM salah satunya. Namun sampai saat ini belum ada informasi yang kami terima dari pemerintah pusat tentang 15 bandara yang tetap dipertahankan sebagai bandara internasional dan mana yang tidak. Kementerian Perhubungan belum menetapkan," ujar Junita.
Namun dia mengatakan OBU Wilayah VI akan mempertahankan BIM tetap berstatus bandara internasional."Dari informasi yang kami dapat ada 5 bandara di Sumatera yang akan tetap berstatus internasional, 4 di Jawa, 4 di Kalimantan/Sulawesi/Papua. Ini datanya sudah 92 persen pasti," ujarnya.
Dia mengatakan BIM memiliki kelayakan sebagai bandara internasional, kapasitas panjang railway pun memadai yakni 3 ribu kali 45."Kebijakan penyusutan jumlah bandara internasional adalah hasil evaluasi akibat pandemi covid. Di lain sisi, BIM memiliki performa yang terus meningkat pasca covid, jumlah penerbangan internasional terus bertambah," ujarnya.
Editor : Eriandi
