Opsi spin off atau pemisahan PT Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) dari induknya, PT Bank Tabungan Negara (BBTN), masih digodok Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham. Setelah pemisahan itu, BTN Syariah akan digabungkan (merger) dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BBMI).
Salah satu bank syariah yang akan dimerger dengan BTN Syariah adalah Bank Muamalat. Aksi korporasi itu ditargetkan rampung pada Maret 2024.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, penggabungan antara BTN Syariah dan Bank Muamalat akan menjadikan Kementerian BUMN memiliki dua bank syariah, yaitu BTN Syariah dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
"BTN punya cara sendiri nanti, artinya BTN punya langkah sendiri, nanti BUMN punya bank syariah dua boleh kan! Bisa satu juga, bank konvensional kita punya empat," kata Arya.
Arya memandang potensi pangsa pasar syariah di Indonesia sangat besar. Sehingga, opsi BUMN memiliki dua bank syariah bisa jadi saja dilakukan.
Kementerian BUMN, lanjut Arya, sudah memiliki strategi jitu di balik merger kedua bank syariah tersebut, termasuk peluang pangsa pasar yang akan ditargetkan.
"Masa nggak boleh dua? Biar seru, kan bisa aja kan bank syariah ada dua, potensinya kan besar. Nanti pasti ada, tenang aja, udah ada semua, gak mungkin lah kita bikin, gak ada strateginya," lanjut Arya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2023 lalu mengaku belum menerima proposal merger BTN Syariah dan Bank Muamalat. Kepala Eksekutif Pengawas Bank OJK Dian Ediana Rae mengatakan, setelah ada kebijakan dari Menteri BUMN Erick Thohir, proposal terkait merger belum masuk ke OJK.
"Belum, tentu ini masih persoalan teknis, masih dibicarakan, untuk supaya pricing dan macam-macam itu," kata Dian kepada awak media di dalam gedung BEI beberapa waktu lalu.
Meski begitu, Dian meyakinkan pihak BTN Syariah dan Bank Muamalat sudah berdiskusi dengan OJK terkait aksi korporasi yang dimaksud.
Editor : Eriandi
