JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan kepada jajaran Kementerian Keuangan untuk menjaga netralitas menjelang penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Dia menegaskan bahwa sebagai aparatur sipil negara (ASN), netralitas politik harus dijaga dengan ketat."Tahun pemilihan, kita harus menjaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan," ujar Sri Mulyani dalam pernyataannya, dikutip pada Kamis (25/1/2024).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa sebagai individu, para ASN di lingkungan Kemenkeu boleh memiliki preferensi politik dalam konteks pemilihan. Namun, netralitas harus tetap diutamakan dalam pelaksanaan tugas."Anda mungkin memiliki preferensi pribadi yang jelas ketika Anda berada di bilik suara. Tetapi netralitas adalah nilai yang harus tetap dijunjung, menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang-undang dan tata krama," tuturnya.
Menurutnya, ASN seharusnya mematuhi tuntutan untuk tetap netral, sesuai dengan berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, dan Surat Keputusan Bersama Menteri PAN-RB, Mendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022.Selain menekankan pentingnya netralitas, dalam pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Menteri Sri Mulyani juga mendorong terus dilakukannya reformasi dan evaluasi kinerja di bidang kepabeanan dan cukai mengingat kondisi ekonomi yang masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Editor : Eriandi
