“Digitalisasi jadi peluang pasar, yang kedua menjadi kewajiban (digitalisasi) dalam konteks persaingan. Ini konteks yang tidak bisa terhindarkan,” ujarnya.
Oleh karenanya, lanjut Bambang, BPD harus memanfaatkan digitalisasi sebagai peluang untuk mengoptimalkan sebagai benefit. Jika tidak, bukan tidak mungkin BPD akan tergerus, bahkan bisa tersingkir dari persaingan perbankan saat ini.
“Khususnya BPD, bisa mengoptimalkan peluang tadi. Misalnya jadi satu kesatuan lewat Kelompok Usaha Bersama (KUB). Karena bicara digitalisasi ada persyaratan yaitu kapasitas untuk menjadi digitalisasi. KUB bagian dari mengonsolidasikan BPD supaya bisa berperan dalam konteks digitalisasi, agar tidak tersingkir,” tegasnya.
Sementara IGP Wira Kusuma menjelaskan, sejauh ini pemerintah daerah (pemda) di Sumatra telah meningkatkan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Dibanding nasional, wilayah Sumatra berada di atas rata-rata jumlah Pemda Digital.
Sumatra berada di peringkat ke-2 nasional dengan indeks ETPD tertinggi. Indeks ETPD Sumatra tumbuh signifikan, dari tahun 2022 yang berada di level 75 persen, naik menjadi 93,9 persen pada 2023.Berdasarkan pemerataan indeks ETPD terhadap penerimaan pajak dan retribusi dari tahun 2021 hingga 2023, terdapat hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pemda dengan kategori digital mengalami pertumbuhan PAD yang lebih tinggi dibandingkan pemda dengan kategori maju,” ungkapnya. (yuni)
Editor : Eriandi
