Untuk sertifikat elektronik ini, mengenai keunggulan, ada dokumen fisik tapi di kantor petanahan tidak ada lagi buku tanah. Diakuinya, aplikasi BPN memang sedikit rumit terkait peta, bidang, data-data pemegang hak dan lainnya, agar bisa mencari nomor sertifikat dimana lokasi dan siapa pemegang haknya.
Diharapkan juga PPAT bisa menyampaikan penerapan ini sehingga masyarakat bisa lebih paham dan sosialisasi juga kita lakukan dengan gencar, melalui media ekstrim dan media sosial.
"Jadi setiap pelayanan ini maka outputnya adalah sertifikat elektronik, Ini baru Bukittinggi yang melaksanakan. Untuk pemerintah sudah dimulai dan sudah diterbitkan, karena ada pemerintah yang hanya memiliki hak pakai seperti beberapa kantor sudah kami lakukan sertifikat elektronik," terang Rivaldi.
Namun demikian, Rivaldi juga menyampaikan, jika masih ingin menyimpan sertifikat lama, boleh disimpan saja, namun jika sudah masuk kantor pertanahan wajib mengganti dengan sertifikat elektronik. Jika ada perubahan seperti pencoretan akibat peralihan hak, maka akan terlihat dalam catatan elektronik.Bisa jadi, lanjutnya, secara manual, bisa saja disalahgunakan. Jadi jika secara elektronik maka setiap kegiatan akan terekam. (yanti)
Editor : Eriandi
