Bappeda Sumbar juga telah mengusulkannya agar menjadi prioritas utama untuk dibiayai Pemerintah Pusat dalam forum Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbang) di Surabaya pada akhir februari lalu.
"Hasilnya alhamdulillah, usulan itu disetujui oleh Bappenas dan Kementerian terkait dan sudah selesai dibahas pada 3 Mei kemaren pada forum Musrenbangnas," ungkap Medi.
Dikatakannya, berhubung status jalan tersebut adalah jalan nasional, maka proses pendanaannya harus diusulkan ke pusat melalui forum nasional bukan dengan rapat di daerah.
"Kita jangan beretorika dengan rapat rapat lagi di daerah. Rakyat butuh solusi dan aksi cepat bukan rapat," pungkas Medi.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi dinilai tak serius. Rapat keputusan pembahasan jalan nasional di Nagari Aie Dingin tentang tambang rakyat yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok pada Rabu (8/5/2024) batal. Hal itu terjadi karena tidak adanya kepastian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.Bahkan, rapat itu sudah batal untuk ketiga kalinya. Pada rapat pertama, 29 April, Bupati Solok, Epyardi Asda, kecewa dengan sikap pemprov yang dinilai tidak serius menyelesaikan masalah jalan itu dengan hanya mendatangkan perwakilan pejabat yang tidak bisa mengambil keputusan.(yose)
Editor : yoserizal
